JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berkolaborasi mewujudkan desa bersih bebas sampah melalui berbagai cara. Di antaranya adalah dengan bersama-sama turun ke desa menyerukan dan mengajak seluruh masyarakat desa untuk melestarikan alam dengan memastikan tempat tinggal dan lingkungan yang bersih.

Mendes PDT Yandri Susanto dan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq sepakat bahwa desa adalah akar terwujudnya Indonesia bersih dan bebas sampah. Pasalnya mayoritas wilayahnya berada di desa sehingga para penduduk harus memiliki pemahaman literasi yang kuat terkait hal tersebut.

“Saya kira hal yang sangat penting adalah literasi agar para kepala desa paham. Kalau mereka paham maka ini juga membuat mereka terpacu, mereka termotivasi. Kita tingkatkan literasinya,” kata Mendes Yandri saat audiensi dengan Menteri Hanif di Kantor KLH Jakarta, Senin (8/12/2025).

Tak terbatas pada penguatan literasi, pendampingan juga akan dilakukan Kemendes PDT dan KLH melalui pendamping desa serta penyuluh yang langsung berhadapan dengan warga. Keduanya yakin semakin banyaknya keterlibatan pihak dengan wewenang terkait, maka semakin cepat pula upaya ini terwujud yang muaranya adalah kebaikan untuk masyarakat desa.

“Kami akan memberikan dukungan sepenuhnya. Terkait penanganan sampah akan menjadi hal yang serius, program itu biar dikawal kami kita bersama-sama. Kita kolaborasi melalui penyuluh desa kita. Nanti kita buat penyegaran, kita elaborasi agar semua jelas dan bisa dipahami,” tutur Menteri Hanif merespons ide kolaborasi Mendes Yandri.

Kolaborasi ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya volume sampah di wilayah perdesaan. Selain itu pemerintah dalam hal ini Kemendes PDT dan KLH juga ingin menghadirkan model pengelolaan lingkungan yang inklusif, partisipatif, dan ramah ekonomi masyarakat.

Salah satunya dilaksanakan pada Kegiatan Bebersih Desa Nasional sebagai rangkaian Peirngatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 yang akan digelar di Boyolali pada 13 Januari 2026. Langkah ini akan serentak diikuti desa seluruh Indonesia yang dilanjutkan dengan gerakan masif untuk manfaat yang lebih besar.

Dalam audiensi ini, Mendes Yandri juga menjelaskan kondisi desa-desa yang masuk dalam kawasan hutan termasuk 74 desa di antaranya berada di Kabupaten Bogor. Solusi atas masalah tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan dua belah pihak yang targetnya selesai dalam waktu dekat sehingga masyarakat bebas bergerak meningkatkan perekonomian setempat.