Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti saat ditemui usai rapat tahunan MPR 2025 di Komplek Parlemen, Senayan (Foto: Habib/Katakini.com)
JAKRTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan pemerintah bergerak cepat untuk menjamin kelangsungan proses belajar mengajar bagi peserta didik yang sekolahnya terdampak banjir di sejumlah wilayah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keselamatan siswa dan keberlanjutan pembelajaran tetap menjadi prioritas utama. Dalam kunjungan lapangan ke beberapa sekolah terdampak, Mendikdasmen menekankan bahwa kondisi di tiap wilayah berbeda-beda, sehingga kebijakan pembelajaran darurat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Kami memahami bahwa situasi ini tidak diinginkan. Karena setiap daerah memiliki kondisi unik, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester kami serahkan kepada dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota yang lebih memahami situasi lapangan,” ujar Mendikdasmen dalam Siaran Pers, pada Sabtu (6/12)..
Dalam mengimplementasikan pembelajaran darurat maka kombinasi luring, daring, dan tenda sekolah dapat diterapkan. Kemendikdasmen telah menyiapkan langkah darurat, termasuk penyesuaian jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) dan penyediaan tenda kelas. Di beberapa sekolah, seperti SMA Negeri 1 Batang, dari 21 ruang kelas, 15 masih dapat digunakan. Untuk kondisi ini, sekolah diarahkan mengatur pembelajaran secara bergiliran antara sesi pagi dan siang.
Untuk sekolah dengan kerusakan berat, pemerintah telah menyiapkan 25 tenda darurat yang akan didistribusikan ke wilayah terdampak. Selain itu, pembelajaran daring diterapkan sebagai alternatif, sementara beberapa sekolah terpaksa meliburkan siswa untuk sementara demi keselamatan.
Pelaksanaan Ujian Akhir Semester diserahkan kewenangannya ke daerah. Mendikdasmen menegaskan fleksibilitas dalam pelaksanaan ujian akhir semester (UAS).
“Tidak ada arahan penundaan yang seragam. Dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh karena mereka paling memahami kesiapan sekolah dan kondisi warga belajar,” jelas Menteri Mu’ti.
Bantuan perbaikan sekolah telah disiapkan untuk menangani kerusakan fasilitas pendidikan. Kemendikdasmen menyiapkan bantuan tahap awal sebesar Rp 10–25 juta rupiah per sekolah, disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Data terperinci mengenai kerusakan sedang dikumpulkan bersama dinas pendidikan dan UPT Kemendikdasmen di daerah sebagai dasar prioritas rehabilitasi pada tahun anggaran 2026.
Seluruh dukungan, termasuk Bantuan Operasional Tanggap Darurat senilai Rp6,4 miliar serta santunan bagi murid dan guru yang meninggal dan dirawat senilai 293 juta, 10.000 paket perlengkapan sekolah serta 74 buah tenda sekolah darurat, data per 4 Desember 2025 dan akan terus bertambah seiring penyaluran bantuan berikutnya. Upaya ini dilakukan agar proses pemulihan berjalan cepat serta memastikan hak atas pendidikan anak tetap terpenuhi.