JAKARTA - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah cepat dan terintegrasi dalam penanganan darurat, serta memastikan media arus utama ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penanganan korban bencana.

AMSI menilai bencana yang menyebabkan kelumpuhan kegiatan dan korban di banyak wilayah lintas provinsi ini patut dipertimbangkan sebagai bencana nasional, dan penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan terpusat.

Untuk itu, AMSI menyuarakan sikap sebagai berikut:

1. Perlunya Ada Pusat Komando Penanganan Cepat Bencana: Pemerintah harus segera membuka Pusat Komando di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan otoritas penuh untuk menggerakkan kementerian, lembaga, dan semua unsur pemerintah secara langsung.

2. Pentingnya Pengerahan Personel Gerak Cepat: Pemerintah harus menurunkan tim terpadu (BNPB, TNI, Polri, Basarnas) untuk memulihkan infrastruktur kunci. Prioritas utama adalah membuka akses jalan yang terputus, memulihkan jaringan komunikasi yang lumpuh, dan menembus daerah-daerah yang masih terisolasi. Gangguan infrastruktur ini berdampak pada akses transportasi; misalnya, jalur nasional Sidempuan–Sibolga dan Sipirok–Medan di Sumut terputus, sementara jalur perbatasan Sumut–Aceh juga terputus.

3. Perlunya Distribusi Logistik via Udara: Pemerintah harus mempercepat penyaluran bantuan darurat dengan kecepatan tinggi menggunakan angkutan udara, mengingat banyak jalur darat terputus total. Hal ini krusial untuk menjangkau daerah terisolasi seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

4. Pentingnya Dapur Umum Darurat: Pemerintah harus menggerakkan dapur umum darurat dengan memanfaatkan Dapur MBG (mobile kitchen) milik TNI, Polri, dan BNPB untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi setiap hari. Hal ini sangat penting mengingat kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga yang ekstrem, seperti harga cabai naik dari Rp50.000/kg menjadi Rp100.000/kg di Padang Sidempuan.

5. Perlunya Konsolidasi Data Nasional: Pemerintah harus memastikan data bencana terintegrasi lintas provinsi agar penanganan lebih terukur, tepat sasaran, dan tidak parsial.

6. Pentingnya Sinergi Kementerian/Lembaga: Pemerintah harus mengintegrasikan peran kementerian terkait, seperti Kementerian PU untuk infrastruktur darurat, Komdigi untuk jaringan komunikasi, dan Kementerian Kesehatan untuk tim medis. Selain itu, AMSI mendukung penuh desakan untuk melakukan investigasi komprehensif atas pemicu bencana ini.

AMSI menyoroti bahwa banjir besar ini bukan murni akibat faktor alam semata, seperti curah hujan tinggi atau Siklon Tropis Senyar yang langka.

AMSI sepakat dengan hasil analisis yang menunjukkan dampak bencana diperparah oleh:

- Kerusakan Lingkungan: Area resapan yang kurang optimal akibat pengrusakan hutan, alih fungsi lahan, dan deforestasi. Kecurigaan semakin kuat dengan ditemukannya gelondongan kayu yang terseret arus banjir di berbagai lokasi, yang mengindikasikan adanya persoalan pada tata kelola lingkungan atau dugaan pembalakan liar.

- Industri Ekstraktif yang Tidak Taat Regulasi Lingkungan: Bencana ini menjadi sinyal bahwa pembangunan yang mengandalkan usaha ekonomi ekstraktif yang merusak hutan bukanlah solusi terbaik, dan merupakan peringatan awal tentang apa yang akan terjadi jika wilayah resapan diubah menjadi tambang.

AMSI mengingatkan bahwa isu lingkungan, termasuk pembukaan lahan yang membahayakan kelangsungan hutan, adalah isu semua warga, bukan hanya aktivis lingkungan. AMSI mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengkritik kebijakan dan kejadian di sekitar yang bisa membahayakan alam.

Selain itu, media lokal dan nasional harus dilibatkan sebagai pengawas publik dan saluran informasi resmi untuk memastikan penanganan bencana berjalan transparan dan akuntabel.

AMSI secara khusus menyoroti kondisi rekan-rekan jurnalis dan karyawan media siber di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang juga menjadi korban langsung bencana: Berdasar informasi yang dikumpulkan rerata dampaknya menyebar dengan intensitas
kerusakan bergam.

Informasi terkini yang diterima dari sejumlah media anggota AMSI per Minggu 30 November pukul 10.00 WIB, kondisi darurat diperkirakan berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Sehingga tindakan dan bantuan langsung terkait kebutuhan makan dan keperluan sehari hari menjadi hal utama yang perlu disegerakan.

Oleh karena itu, AMSI mendesak Pemerintah Pusat dan BNPB untuk memfasilitasi akses prioritas bagi jurnalis yang bertugas di daerah terisolasi, termasuk menyediakan dukungan logistik makanan dan non-makanan (seperti BBM dan akses komunikasi darurat) agar mereka
dapat terus menjalankan fungsi peliputan.

"Kami berharap seruan ini bisa menjadi masukan dan rekomendasi untuk mempercepat penanganan bencana banjir besar Sumatera agar korban dan warga yang terdampak bisa ditangani secara optimal. Doa kami beserta seluruh rekan dan sahabat kami yang menjadi korban," tulis AMSI dalam keterangannya.