JAKARTA - Pemerataan pembangunan di enam provinsi di Papua akan dipercepat melalui penguatan konektivitas, pemerataan ekonomi dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Kesepakatan ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan enam Gubernur Papua, di Jakarta (23/10).

Dalam arahannya, Menko AHY menekankan pentingnya pembangunan Papua yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan pemerataan kesejahteraan.

“Kita mendapatkan amanah bahwa setiap warga negara itu harus mendapatkan tempat yang mulia. Papua adalah tanah yang mulia yang dikaruniai Tuhan dengan berbagai sumber daya alam yang harus kita lakukan sekarang adalah bukan mengeksploritasinya tetapi bagaimana sumber daya alam itu bisa memakmurkan semua warga Papua seiring dengan semangat kita meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, pendidikan, kesehatan, dan pengetasan kemiskinan,” kata Menko AHY.

Sementara itu, Menteri Iftitah menegaskan transformasi transmigrasi saat ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam pemerataan pembangunan, termasuk di Papua.

“Saya definisikan transmigrasi adalah peningkatan kesejahteraan melalui pemusatan penduduk, pembangunan manusia, dan pembangunan kawasan ekonomi baru yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi tiga komponen itu,” jelas Menteri Iftitah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, menyampaikan harapan agar pembangunan pariwisata di Raja Ampat dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kita ingin bahwa masyarakat juga bisa menikmati kehadiran turis dan orang yang berkunjung ke Raja Ampat. Sehingga kita harapkan, kita juga berterimakasih karena Raja Ampat sudah ditetapkan sebagai salah satu istilasi pariwisata nasional. Kita harapkan akan didorong juga dengan infrastruktur yang mendukung Raja Ampat itu,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Menko IPK dan para gubernur sepakat akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Khusus di Tanah Papua dalam waktu dekat untuk mematangkan rencana aksi pembangunan dan memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Rapat yang dipimpin oleh Menko IPK dihadiri oleh 6 gubernur, yaitu Gubernur Papua Mathius Fakhiri, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta Gubernur Papua Pegunungan John Tabo. Turut hadir Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, dan jajaran kementerian terkait.