• Info DPR

Komisi VII Dorong Penguatan Akses Pemodalan IKM di Daerah

M. Habib Saifullah | Jum'at, 24/10/2025 09:15 WIB
Komisi VII Dorong Penguatan Akses Pemodalan IKM di Daerah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim. Foto: dpr

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menekankan pentingnya dukungan konkret pemerintah terhadap pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di daerah.

Menurut dia, pendampingan yang berkelanjutan serta kemudahan akses permodalan menjadi faktor kunci agar IKM mampu tumbuh, berdaya saing, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.

Chusnunia mengatakan bahwa Komisi VII DPR RI bersama mitra kerja dari Kementerian Perindustrian tidak hanya menaruh perhatian pada industri besar, tetapi juga berkomitmen memperkuat sektor industri kecil yang jumlahnya mencapai puluhan juta unit usaha di seluruh Indonesia.

Menurut dia, keberhasilan IKM seperti “Capli” yang mampu berkembang dari modal awal Rp500 ribu hingga memiliki omset ratusan juta rupiah per bulan, menjadi contoh nyata pentingnya pendampingan yang tepat sasaran.

"Faktor pendampingan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kami mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan porsi yang lebih besar, baik dari sisi anggaran maupun dukungan teknis, untuk memperkuat IKM di seluruh daerah," ujar Chusnunia di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Banda Aceh, Aceh, dikutip Jumat (24/10/2025).

Di samping itu, Politisi Fraksi PKB tersebut juga menyoroti perlunya perhatian pemerintah terhadap aspek permodalan, mulai dari proses produksi hingga pascapanen.

Salah satunya melalui optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dapat diakses lebih luas tanpa kendala administratif.

"Tadi disampaikan, pelaku IKM baru bisa mengakses KUR sebesar Rp200 juta, padahal ekosistem usahanya cukup besar. Ini perlu kita tindak lanjuti agar pembiayaan dapat sesuai dengan kapasitas usaha," kata dia.

Lebih lanjut, Chusnunia menilai pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memberikan dukungan nyata bagi pengembangan IKM.

Ia mencontohkan, masih adanya ketidakterlibatan pemerintah provinsi terhadap potensi industri lokal menunjukkan perlunya sinergi lintas sektor.

"Pemerintah daerah harus turun tangan agar proses produksi hingga pemasaran bisa berjalan lebih terintegrasi," ujar dia.