JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa masih banyak pesantren yang enggan menerima bantuan dari pemerintah.

Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren di Kemenko PM, Selasa (14/10/2025).

"Keunikan pesantren salah satunya adalah selain mandiri daan bahkan tidak pernah menerima bantuan pemerintah karena memang jangkauan, ada juga yang bersifat prinsip pesantren yang tidak mau dibantu," kata Menko Muhaimin.

Meski demikian, kata dia, pemerintah akan terus hadir mengawal berbagai bantuan dan dukungan supaya dapat menyasar pendidikan pada wilayah pesantren dan madrasah yang mayoritas masih dikelola swasta.

"Pemerintah tidak ingin anak-anak didik kita belajar dalam keadaan rawan dan bahaya atas lingkungan pendidikan yang kurang nyaman karena itu kita akan terus hadir," kata dia.

Karenanya, Menko Muhaimin berharap Kementerian Dalam Negeri agar mengkoordinasikan kepada pemerintah daerah (pemda) utnuk menggencarkan keselamatan sebagau tagline utama.

"Sehingga kita proaktif sebagai pemerintah sekaligus menjemput bola mengatasi ancaman dan kerawanan," kata Menko Muhaimin.

Lebih lanjut Menko PM menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar seluruh pesantren di Indonesia memilii standar kualitas infrastruktur yang aman dan memiliki izin resmi.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Menag Nasaruddin Umar, Menteri PU Dody Hanggodo, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, dan Wakil Menteri PU Diana Kusumaastuti.