PARIS - Mitra terdekat Amerika Serikat di Eropa dan Arab bertemu di Paris pada hari Kamis untuk membahas bagaimana membentuk masa depan Gaza pascaperang, beberapa jam setelah Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata dan pertukaran tawanan-sandera yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas, menandatangani perjanjian pada hari Kamis untuk gencatan senjata dan membebaskan sandera Israel dengan imbalan tawanan Palestina, tetapi pertanyaan akan segera beralih ke apakah hal itu sekarang dapat diwujudkan menjadi perdamaian abadi.

Pertemuan di Paris, yang mempertemukan para menteri luar negeri utama Eropa dan Arab, dipandang sebagai kesempatan untuk menambahkan detail tentang isu-isu inti seperti pasukan stabilisasi internasional, tata kelola pascaperang di Gaza, dan rekonstruksi.

"Kami membahas bidang-bidang utama yang ingin kami kontribusikan: keamanan, tata kelola pemerintahan, rekonstruksi, dan bantuan kemanusiaan," ujar Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot kepada para wartawan setelah pertemuan tersebut.

Tanpa merinci lebih lanjut, ia mengatakan negara-negara telah mengidentifikasi kontribusi dan elemen lain yang bersedia mereka ambil di Gaza pascakonflik.
"Kami akan membagikannya dengan Amerika Serikat agar mereka dapat mengintegrasikannya," kata Barrot.

Majelis PBB, bulan lalu, mengesahkan sebuah deklarasi yang menguraikan langkah-langkah menuju solusi dua negara, sekaligus mengutuk Hamas dan mendesaknya untuk menyerah dan melucuti senjata. Sebagian dari deklarasi tersebut telah dimasukkan dalam rencana Trump, tetapi para pejabat Eropa dan Arab telah memperingatkan bahwa ada beberapa celah yang perlu diisi.

Para pejabat mengatakan tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan Washington dengan cepat agar peluang gencatan senjata dan langkah menuju perdamaian abadi tidak hilang.

"Ini adalah kesempatan terbaik yang kita miliki saat ini," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, kepada para wartawan. "Namun, kita perlu mengupayakan rencana tersebut setelah (perang), agar berkelanjutan."

Di antara mereka yang hadir di Paris adalah Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, yang merupakan salah satu mediator gencatan senjata, serta menteri luar negeri Mesir dan Turki, yang negaranya memainkan peran utama dalam meyakinkan Hamas untuk menyetujui kesepakatan tersebut.

MENDAPATKAN MANDAT PBB UNTUK PASUKAN INTERNASIONAL
Rencana Trump juga menyerukan pasukan stabilisasi internasional, dan hal itu merupakan inti dari sebagian besar diskusi hari Kamis, termasuk pembentukan mandat PBB untuk pasukan penjaga perdamaian, kata para pejabat.

Para diplomat mengatakan sejumlah negara telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi, termasuk Indonesia, yang diwakili pada hari Kamis, tetapi juga Italia dan Azerbaijan.

"Saya memberi tahu semua menteri bahwa kami ingin menjadi pemain utama —di luar keamanan— juga dalam rekonstruksi," kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani kepada para wartawan.

Proposal Prancis sebelumnya yang dilihat oleh Reuters menguraikan rencana bertahap untuk melatih dan memperlengkapi 10.000 pasukan keamanan Otoritas Palestina. PA diusir dari Gaza oleh Hamas, tetapi rencana Trump mengisyaratkan perannya di masa depan.

Berdasarkan proposal tersebut, pasukan stabilisasi multinasional yang membutuhkan mandat Dewan Keamanan PBB dan dukungan keuangan internasional akan dikerahkan secara bertahap jika kesepakatan tercapai. Pasukan ini akan memantau gencatan senjata, mengawasi perlucutan senjata Hamas, dan mendukung pengalihan tanggung jawab keamanan kepada PA.

Sumber-sumber diplomatik mengatakan Prancis dan Inggris telah memulai diskusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kemungkinan mandat tersebut.

"Amerika pada akhirnya akan membutuhkan negara-negara Arab dan Eropa untuk membiayai, membangun kembali, dan membantu menyediakan keamanan," kata seorang diplomat Eropa.