• News

Dalam 80 Tahun PBB Belum Pernah Miliki Sekjen Perempuan, Seruan Meningkat

Yati Maulana | Rabu, 01/10/2025 11:05 WIB
Dalam 80 Tahun PBB Belum Pernah Miliki Sekjen Perempuan, Seruan Meningkat Delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyaksikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpidato di Sidang Umum ke-80 di Markas Besar PBB di New York City, AS, 23 September 2025. REUTERS

NEW YORK - Dalam 80 tahun sejarahnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah memiliki seorang perempuan yang menjabat sebagai sekretaris jenderal -- sebuah fakta yang kini dipandang oleh beberapa pemimpin dunia sebagai simbol mencolok ketidaksetaraan gender di tingkat tertinggi diplomasi global.

Dengan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres yang akan menyelesaikan masa jabatan keduanya yang berdurasi lima tahun pada akhir tahun 2026, beberapa pihak di Sidang Umum PBB tahunan minggu ini secara vokal menyerukan agar seorang perempuan menduduki jabatan tersebut.

“Sudah saatnya seorang perempuan dipilih sebagai Sekretaris Jenderal PBB,” kata Presiden Estonia, Alar Karis.

“Kita perlu mengajukan kriteria seleksi yang ambisius, jadwal yang jelas, dan memastikan peran Majelis Umum yang lebih besar dalam proses ini. Mengingat krisis kredibilitas PBB saat ini, kita tidak boleh gagal dalam proses seleksi.”
Kesembilan orang yang memegang jabatan tertinggi tersebut semuanya laki-laki.

"MARI KITA CUCI SEJARAH," KATA PRESIDEN SLOVENIA
Presiden Slovenia, Nataša Pirc Musar, menyesalkan bahwa hanya lima perempuan yang pernah menjabat sebagai presiden Majelis Umum yang kini beranggotakan 193 orang selama setahun, termasuk tahun ini.

"Pada akhir masa sidang ini, beliau akan didampingi oleh seorang Sekretaris Jenderal terpilih," kata Pirc Musar. "Mari kita ciptakan sejarah," tambahnya.

Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang, termasuk Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat yang memiliki hak veto permanen, mempertimbangkan daftar nama yang tidak diungkapkan secara tertutup dan merekomendasikan seorang kandidat untuk dipilih oleh Majelis Umum.

Untuk meningkatkan transparansi, Majelis Umum pada tahun 2015 meminta presidennya dan Dewan Keamanan untuk mengundang anggota PBB untuk mencalonkan kandidat. Majelis Umum juga menyerukan agar nama dan CV para kandidat diedarkan secara berkala kepada negara-negara anggota.

Presiden Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, mengatakan: “Memastikan kesetaraan gender dalam posisi kepemimpinan senior di Perserikatan Bangsa-Bangsa niscaya akan berdampak positif dalam mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih transparan, berimbang, dan inklusif.”

Sekretaris Jenderal PBB berikutnya akan dipilih pada tahun 2026 dan akan memulai masa jabatannya pada 1 Januari 2027.

KERAGAMAN GEOGRAFIS MENJADI KUNCI PENGANGKATAN
Meskipun jabatan tersebut secara tradisional dirotasi antarwilayah, ketika Guterres, yang berasal dari Portugal, terpilih pada tahun 2016, seharusnya giliran Eropa Timur. Berikutnya dalam daftar adalah Amerika Latin, tetapi beberapa diplomat mengharapkan kandidat dari wilayah lain.

"Wilayah kami memiliki keragaman, kapasitas, dan pengalaman untuk dapat menyuarakan perdamaian, keadilan iklim, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan," kata Presiden Republik Dominika, Luis Abinader.

"Saya sepenuhnya yakin bahwa waktunya telah tiba bagi seorang perempuan untuk menduduki jabatan tersebut," kata presiden negara Karibia yang berbahasa Spanyol tersebut.

Presiden Chili Gabriel Boric mengatakan bahwa keseimbangan regional harus dihormati dalam proses penunjukan dan merekomendasikan mantan Presiden Chili Michelle Bachelet untuk posisi tersebut.

“Saya sangat yakin, dan saya tahu bahwa keyakinan ini juga dimiliki oleh bangsa saya, bahwa Michelle Bachelet adalah seseorang yang mampu membangun jembatan antara Utara dan Selatan, antara Timur dan Barat,” kata Boric di hadapan Bachelet yang menyaksikan dari antara hadirin.

Bachelet adalah kepala negara perempuan pertama Chili dan menjabat sebagai presiden negara Amerika Selatan tersebut sebanyak dua kali. Ia juga pernah menjabat sebagai menteri kesehatan dan pertahanan Chili. Bachelet juga pernah menjabat sebagai direktur eksekutif UN Women dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

“Sudah saatnya bagi Amerika Latin dan Karibia untuk menikmati momen mereka,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa kawasan tersebut bebas perang dan kaya akan tradisi diplomatik.

Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi, yang berkebangsaan Argentina, mengatakan ia berencana untuk mencalonkan diri sebagai presiden.