JAKARTA – Penugasan penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) kepada Perum Bulog wajib mengutamakan kualitas. Ini penting, terutama bagi kualitas beras yang disalurkan dalam bentuk program bantuan pangan kepada 18,7 juta penerima.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menegaskan prinsip keharusan tersebut saat dijumpai usai menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Senin (29/9/2025). Rakor dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).

"Pokoknya prinsip yang pertama, semua bantuan pangan yang sudah ditugaskan ke Bulog harus dalam kondisi yang bagus dan baik. Jadi memang harus direprocess atau di QC (quality control), harus sampai ke masyarakat penerima dalam kondisi baik," terang Arief.

"Stok beras kita saat ini ada 3,9 juta ton. Kalau dikeluarkan bantuan pangan 360 ribu ton, dikurangi lagi 500 ribu ton, itu baru 800 sekian ribu ton. Nanti akhir tahun kemungkinan sisa sekitar 3 juta ton yang untuk stabilisasi lagi di awal 2026. Jadi jangan sampai barangnya rusak, kemudian nanti malah disposal. Padahal hari ini kita masih perlu banyak. Jadi tak boleh terbuang," tambahnya.

Per 29 September, total beras yang disimpan Bulog ada 3,905 juta ton dengan total realisasi penyerapan setara beras dalam negeri di angka 2,996 juta ton. Sementara total penyaluran stok CBP ke masyarakat melalui berbagai program telah berada di angka 861,4 ribu ton sejak awal 2025 ini.

Khusus realisasi penyaluran bantuan pangan beras tahap pertama dengan alokasi periode Juni-Juli telah mencapai 363,9 ribu ton atau 99,57 persen. Tinggal sekitar 1,58 ribu ton yang masih dalam proses salur ke beberapa wilayah dengan tantangan geografis antara lain Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara.

"Kemudian atas temuan Maluku Utara, itu sudah disiapkan untuk langkah reprocess juga. Harus dicek lagi. Pengecekan bukan hanya di Maluku Utara saja, tapi di seluruh Indonesia. Utamanya di daerah-daerah yang bukan kota besar. Sekali lagi, beras yang diedarkan tidak boleh yang tidak layak dikonsumsi. Kalau masih bisa di reprocess, lakukan. Tapi kalau misalnya busuk, itu tidak boleh diedarkan ke masyarakat," papar Arief.

"Di Bulog itu ada namanya perawatan. Perawatan beras itu supaya tidak berkutu. Setelah itu juga ada namanya reprocessing. Biasanya disimpan berapa lama, itu kan karena dibanting atau hal lainnya, bisa ada yang pecah. Itu juga bisa di blower. Kalau di fumigasi, itu artinya tetap food grade. Jadi kalau kita menstok 3,5 juta sampai 4 juta ton, perawatan itu harus terus menerus," urai Arief.

Arief turut meminta segenap elemen masyarakat ikut mengawasi penyaluran Bulog agar dapat terlaksana sebaik mungkin seperti yang sudah direncanakan. Menurut Arief, perencanaan program penyaluran beras Bulog telah ada sejak awal tahun hingga akhir tahun.

Ini merujuk pada hasil Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto (30/12/2024). Saat itu telah diputuskan program bantuan pangan beras dilaksanakan selama 6 bulan sepanjang 2025. Di samping itu, disepakati pula program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dengan total target 1,5 juta ton untuk tahun 2025.

"Badan Pangan Nasional selalu mengingatkan Bapak Direktur Utama Bulog dan para direksi untuk mempercepat penyaluran, karena nature-nya di bulan Oktober, November, dan Desember sampai Januari dan Februari tahun depannya, itu nature-nya memang barang Bulog itu dikeluarkan. Kemudian nanti di Maret dan April baru mulai penyerapan kembali. Jadi ini harus di refresh stoknya," kata Arief lagi.

Stok CBP selama 2025 juga harus mengutamakan produksi dalam negeri. Dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari sampai Oktober di 2025 ini diperkirakan dapat mencapai 31,04 juta ton. Proyeksi ini bahkan telah melebihi total produksi beras selama tahun 2024 yang berada di angka 30,62 juta ton dan telah mulai mendekati produksi setahun di 2023 yang 31,1 juta ton.

"Kita nomor satu mengutamakan produksi dalam negeri. Jadi kalau lihat dari BPS sampai dengan bulan Oktober, produksi beras itu 31 juta ton. Ini sudah melampaui kebutuhan konsumsi setahun kita. Jadi apabila nanti November, Desember, berapapun yang diproduksi, itu adalah kelebihannya. Misalnya di November 1,5 juta ton dan kalau di Desember 1,2 juta ton, berarti akan ada kelebihan 2,7 juta ton," urai Arief.

"Kemudian yang kedua, bantuan pangan beras akan dikombinasikan minyak goreng. Ini atas usulan DPR akan ditambah bantuan pangannya minyak goreng 2 liter sekali untuk 2 bulan, berarti 4 liter MinyaKita. Badan Pangan Nasional sedang mempersiapkan bersama Kementerian Perdagangan dan juga pengusaha minyak goreng, supaya bisa support program ini. Kualitas yang sampai ke masyarakat harus bagus," beber Arief.