CHISINAU - Otoritas pemilu Moldova mengecualikan partai politik pro-Rusia Partai `Moldova Raya` tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara parlemen hari Minggu karena dugaan pendanaan ilegal, kata para pejabat pada hari Sabtu.
Keputusan tersebut dibuat pada Jumat malam. Partai ini merupakan partai pro-Rusia kedua yang dikeluarkan dalam beberapa hari setelah pemungutan suara, di tengah kekhawatiran atas dugaan campur tangan Rusia, proses pemilihan umum negara tersebut, dan masa depan aspirasi Moldova untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Komisi Pemilihan Umum Pusat Moldova mengecualikan partai Moldova Raya (Moldova Mare) setelah temuan oleh pejabat kepolisian, keamanan, dan intelijen bahwa partai tersebut menggunakan pendanaan ilegal dan dana asing, kata komisi tersebut.
Pemimpin Moldova Raya, Victoria Furtuna, mengatakan keputusan itu bias dan dia akan mengajukan banding, lapor media Moldpress.
Otoritas pemilu menemukan bahwa partai tersebut telah menggunakan sumber daya keuangan yang tidak dilaporkan, dan diduga memberikan uang kepada pemilih dalam upaya untuk memengaruhi hasil. Para pejabat juga menduga bahwa partai tersebut bertindak sebagai penerus partai yang sebelumnya dilarang, dipimpin oleh taipan bisnis buronan pro-Rusia, Ilan Shor. Shor, yang menyangkal semua tuduhan, tinggal di Moskow.
Pemungutan suara parlemen hari Minggu dipandang sebagai titik balik bagi Moldova, bekas republik Soviet dan negara kandidat Uni Eropa.
Partai Aksi dan Solidaritas (PAS) pro-Eropa yang berkuasa, yang dipimpin oleh Presiden Maia Sandu, telah memegang mayoritas parlemen sejak 2021. Namun, jajak pendapat menunjukkan bahwa PAS mungkin kehilangan mayoritasnya karena partai-partai oposisi merayu para pemilih yang khawatir tentang tingginya biaya hidup, meningkatnya kemiskinan, dan ekonomi yang lesu.
Keharusan memerintah dalam koalisi dapat mempersulit upaya PAS untuk memasukkan Moldova ke dalam Uni Eropa pada tahun 2030, kata para analis.
Partai pro-Rusia lainnya, `Jantung Moldova`, bagian dari blok Patriotik pro-Rusia, dilarang berpartisipasi dalam pemungutan suara minggu lalu. Rusia mengatakan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.