WASHINGTON - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memberlakukan pembatasan baru terhadap liputan media tentang militer AS, yang mewajibkan organisasi berita untuk setuju bahwa mereka tidak akan mengungkapkan informasi yang belum disetujui pemerintah untuk dirilis.

Pembatasan tersebut, yang dituangkan dalam memo Pentagon pada hari Jumat, dengan cepat dikritik oleh organisasi media dan kelompok pers. Berikut beberapa pernyataan mereka:

REUTERS
"Kami sangat prihatin dengan pembatasan liputan pers yang baru diumumkan Pentagon AS. Pers yang bebas dan independen sangat penting bagi demokrasi Amerika, menjamin transparansi dan akuntabilitas. Setiap upaya pemerintah AS untuk membatasi kemampuan jurnalis dalam meliput berita merusak perlindungan fundamental Amandemen Pertama dan menghambat arus informasi bebas yang penting bagi debat publik yang terinformasi," kata Reuters dalam sebuah pernyataan.

"Kami tetap berkomitmen untuk meliput Pentagon secara tidak memihak, akurat, dan independen, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters."

NEW YORK TIMES
“Meminta jurnalis independen untuk tunduk pada pembatasan semacam ini sangat bertentangan dengan perlindungan konstitusional atas kebebasan pers dalam demokrasi, dan merupakan upaya berkelanjutan untuk membatasi hak publik untuk memahami apa yang dilakukan pemerintah mereka,” kata juru bicara New York Times.

“Ini merupakan langkah lain dalam pola yang mengkhawatirkan, yaitu mengurangi akses terhadap apa yang dilakukan militer AS dengan mengorbankan pembayar pajak. Jurnalis kami akan terus melaporkan fakta secara mendalam dan adil.”

WALL STREET JOURNAL
“Kami sangat terganggu oleh perkembangan ini dan apa yang disiratkannya. Kami saat ini sedang mengevaluasi dampaknya terhadap staf ruang redaksi kami,” kata juru bicara Wall Street Journal.

WASHINGTON POST
“Konstitusi melindungi hak untuk melaporkan kegiatan pejabat pemerintah yang dipilih dan diangkat secara demokratis,” kata Matt Murray, editor eksekutif Washington Post.

Segala upaya pemerintah untuk mengendalikan pesan dan membatasi akses bertentangan dengan Amandemen Pertama dan kepentingan publik. Washington Post akan terus mengupayakan pelaporan yang akurat dan adil demi kepentingan tersebut.