LOUSIANA - Pemerintahan Presiden Donald Trump telah menyusun proposal untuk mengerahkan 1.000 pasukan Garda Nasional Louisiana guna melakukan operasi penegakan hukum di pusat-pusat perkotaan negara bagian tersebut. Washington Post melaporkan hal itu, mengutip dokumen perencanaan Pentagon yang diperolehnya.

Trump telah menjadikan kejahatan sebagai fokus utama pemerintahannya meskipun tingkat kejahatan dengan kekerasan telah menurun di banyak kota di AS. Tindakan kerasnya terhadap kota-kota yang dipimpin Demokrat telah memicu kekhawatiran hukum dan memicu protes, termasuk demonstrasi oleh ribuan orang di Washington D.C. akhir pekan lalu.

Para pemimpin Demokrat mengatakan bahwa pengerahan pasukan besar-besaran lebih merupakan unjuk kekuatan Trump, alih-alih upaya serius untuk memerangi kejahatan.

Lebih dari selusin penduduk Shreveport, Louisiana, mengatakan kepada Reuters bahwa mereka memandang pengerahan pasukan apa pun lebih merupakan aksi politik daripada solusi serius untuk memerangi kejahatan, dan cara bagi Trump untuk meredam kritik bahwa ia hanya menargetkan kota dan negara bagian yang dikuasai Demokrat. Juru bicara Pentagon tidak berkomentar secara detail mengenai dokumen tersebut, tetapi juru bicara tersebut mengatakan, "Dokumen yang bocor tidak boleh ditafsirkan sebagai kebijakan. Kami tidak akan membahas rencana ini melalui dokumen yang bocor, baik yang bersifat pra-keputusan maupun yang lainnya."

Dokumen perencanaan tersebut, menurut Post, menyatakan bahwa rencana tersebut akan memungkinkan militer untuk melengkapi penegakan hukum di kota-kota seperti New Orleans dan Baton Rouge.

Rencana Pentagon menguraikan mobilisasi yang berlangsung hingga 30 September 2026, meskipun tidak ada tanggal mulai yang ditentukan dalam dokumen tersebut.

Di antara dokumen-dokumen tersebut terdapat draf memo yang tidak ditandatangani dan tidak bertanggal dari Kepala Pentagon Pete Hegseth kepada Jaksa Agung Pam Bondi dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi L. Noem, yang menyoroti "keunggulan unik" dari pendekatan yang diusulkan Pentagon terhadap penegakan hukum di Louisiana, menurut Post.

Proposal tersebut, yang bergantung pada permintaan dari Gubernur Louisiana Jeff Landry, yang, seperti Trump, adalah seorang Republikan, belum dikonfirmasi telah disetujui oleh pejabat federal maupun negara bagian, lapor Post. Rencana Pentagon di Louisiana menunjukkan bahwa operasi yang kuat sedang dipertimbangkan, dengan personel Garda Nasional "melengkapi" kehadiran penegak hukum di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi. Mereka juga dapat membantu pemberantasan narkoba dan menyediakan "dukungan logistik dan komunikasi" kepada otoritas lokal, menurut laporan Washington Post.