JAKARTA – Pemerintah merespons fluktuasi harga jagung di tingkat peternak unggas dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan dalam kondisi seperti hari ini, merupakan waktu yang tepat untuk menggulirkan stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) ke peternak layer mandiri melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Badan Pangan Nasional telah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap jagung produksi dalam negeri, menjelang panen raya jagung di Februari dan Maret lalu. Hasil dari serapan itu tentunya disiapkan untuk mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak seperti hari ini," kata Arief usai menerima audiensi Kelompok Peternak Unggas asal Pati, Jawa Tengah di Kantor NFA, Jakarta Senin (25/8/2025).

"Saat ini stok CJP di Bulog ada sekitar 65 ribu ton yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi diperlukan adanya program SPHP dan hal ini telah kami ajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk dibahas dan disepakati dalam Rakortas. Dengan SPHP jagung, pemerintah bisa membantu peternak skala kecil untuk memperoleh jagung pakan yang lebih terjangkau," lanjut Arief.

Untuk diketahui, program SPHP jagung pakan ke peternak layer mandiri pernah dilaksanakan pemerintah melalui Perum Bulog. Realisasinya di 2023 berada di angka 27,6 ribu ton dan di 2024 mencapai 275,5 ribu ton. Sementara di 2025 telah dilaksanakan pula pelepasan stok CJP melalui metode lelang sebanyak 90,8 ribu ton.

Akan tetapi, setelah usainya panen raya jagung pada Februari dan Maret 2025 ini, harga jagung di tingkat peternak mulai beranjak naik. Per 25 Agustus, secara nasional rerata harga jagung di peternak tercatat berada di Rp 6.539 per kilogram (kg) atau 12,74 persen melebihi Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen yang Rp 5.800 per kg.

Sementara, kondisi rerata harga jagung pipilan kering di tingkat petani cukup positif karena berada tipis di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang Rp 5.500 per kg. Per 25 Agustus, rerata jagung pipilan kering berada di Rp 5.534 per kg. Jika dibandingkan sebulan sebelumnya dari 25 Agustus, rerata harga kala itu masih berada di Rp 4.921 per kg.

Lebih lanjut, untuk memperkuat pengawasan di lapangan terkait ketersediaan stok jagung, pemerintah memastikan akan melaksanakannya bersama Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri). Nantinya pun database penerima program SPHP jagung juga akan dipertajam agar semakin tepat sasaran.

"Tugasnya pemerintah itu kalau sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo adalah menjaga kesejahteraan petani dan peternak, serta memastikan masyarakat sebagai konsumen, tidak rugi. Dari hulu sampai hilir harus aman. Jadi kestabilan harga, mulai dari jagung pakan untuk unggas sangat penting diwujudkan," ujar Arief.

"Bersama Satgas Pangan Polri, kami berkomitmen melakukan pengawasan ketersediaan jagung. Tidak boleh ada yang menimbun stok untuk memperoleh keuntungan sepihak. Ini stok jagung pemerintah dalam waktu dekat pun siap digulirkan ke peternak layer mandiri, sehingga pengawasan penting untuk ketepatan sasarannya," tutur Arief.

Terkait hal itu, mengacu pada pelaksanaan program SPHP jagung pakan di tahun sebelumnya, data peternak sebagai sasaran program akan kembali menggunakan data yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Terkait harga yang diterapkan dalam program SPHP jagung dipastikan akan di bawah rerata harga jagung pakan di pasaran, sehingga peternak unggas benar-benar dapat terbantu.