WASHINGTON - Lembaga amal HEAL Palestine yang berbasis di AS dan kelompok hak asasi manusia lainnya mengkritik keputusan Departemen Luar Negeri untuk menghentikan visa kunjungan bagi warga Palestina dari Gaza, dengan mengatakan hal itu akan merugikan anak-anak yang terluka yang mencari perawatan medis dengan visa jangka pendek AS.

Departemen Luar Negeri mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka menghentikan semua visa kunjungan bagi warga Gaza sementara melakukan tinjauan "lengkap dan menyeluruh", setelah ahli teori konspirasi sayap kanan Laura Loomer mengatakan bahwa pengungsi Palestina memasuki AS.

HEAL Palestine mengatakan tidak ada program pemukiman kembali pengungsi seperti yang dinyatakan oleh Loomer dan bahwa upaya kelompok tersebut merupakan bagian dari program perawatan medis. Mereka juga mengatakan bahwa program tersebut dijalankan dengan sumbangan dan tidak menggunakan uang pemerintah AS.

Badan amal tersebut mensponsori dan membawa "anak-anak yang terluka parah ke AS dengan visa sementara untuk perawatan medis penting yang tidak tersedia di negara asal mereka," demikian pernyataan badan amal tersebut.

"Setelah perawatan mereka selesai, anak-anak dan anggota keluarga yang menyertainya akan kembali ke Timur Tengah."
AS telah menerbitkan lebih dari 3.800 visa pengunjung B1/B2, yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS, kepada pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina hingga tahun 2025. Angka tersebut termasuk 640 visa yang diterbitkan pada bulan Mei.

Otoritas Palestina menerbitkan dokumen perjalanan kepada penduduk Tepi Barat dan Gaza yang diduduki Israel.
Departemen Luar Negeri mengatakan sejumlah kecil visa medis-kemanusiaan sementara telah diterbitkan kepada orang-orang dari Gaza dalam beberapa hari terakhir, tetapi tidak memberikan angka pastinya.

Dewan Hubungan Islam Amerika dan Dana Bantuan Anak Palestina mengecam keputusan penghentian visa tersebut. Loomer mengatakan kepada New York Times bahwa ia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memperingatkan tentang apa yang disebutnya ancaman dari "penjajah Islam."

Rubio mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi proses pemberian visa tersebut setelah muncul kekhawatiran dari beberapa anggota Kongres mengenai dugaan hubungan dengan ekstremisme. Ia mengatakan kantor mereka telah menunjukkan bukti hubungan tersebut, tetapi tidak memberikan detail lebih lanjut.

Gaza telah hancur akibat serangan militer Israel, yang telah menewaskan puluhan ribu orang, menyebabkan krisis kelaparan, dan memicu tuduhan genosida dan kejahatan perang di pengadilan internasional.

Sekutu AS tersebut membantah tuduhan tersebut dan mengatakan serangannya merupakan tindakan membela diri setelah serangan Oktober 2023 di Israel oleh militan Hamas yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang.