JAKARTA - Tahun 2026 mendatang, program 3 juta rumah bakal diwujudkan dalam program renovasi rumah sebanyak 2 juta unit, dan 1 juta unit pembelian rumah dari negara ke developer.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya tengah mengajukan kebutuhan anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2026 sekitar Rp49 triliun.

Anggaran tersebut yang akan digunakan untuk menyasar 2 program utama yaitu renovasi dan menyerap produksi rumah dari pengembang.

"Tapi itu tanggung jawab Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun mata anggaran berdasarkan kekuatan negara. Tapi diajukan itu adalah renovasi 2 juta unit, kemudian menata off taker 1 juta unit, nanti dengan Danantara dan Kementerian BUMN," kata Fahri di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Fahri Hamzah mengatakan, untuk renovasi kawasan permukiman sendiri Kementerian PKP berencana menggunakan dana pinjaman luar negeri. Saat ini wacana tersebut tengah diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk menggarap renovasi kawasan.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengatakan saat ini pihaknya tengah mendorong Perum Perumnas sebagai lembaga yang menyerap produksi rumah MBR para pengembang. Ia menilai lembaga off taker seperti itu dinilai penting agar para pengembang fokus untuk memproduksi rumah saja. Tidak perlu melakukan pemasaran yang juga memakan biaya pengeluaran tambahan.

Menurutnya, konsep seperti ini tidak berbeda dengan proses produksi gabah yang kemudian langsung diserap oleh Perum Bulog. Sehingga para petani hanya fokus untuk meningkatkan produksi tanpa pusing hendak dijual ke mana gabah yang telah dipanen.

"Perumnas itu kan sebetulnya memang off taker perumahan sosial. Tapi karena di push mencari untung, akhirnya perumahan sosialnya ditinggal. Akhirnya BUMN ini punya hotel, dan lain. Seharusnya yang menyelenggarakan rumah sosial harus ada, tapi kalau BUMN yang mau bisnis properti kelas atas silakan," tambahnya.

Fahri Hamzah melihat bahwa angka backlog perumahan yang saat ini sekitar 15 juta sebetulnya dapat ditangani jika para pengembang fokus untuk memproduksi rumah saja. Sehingga bagian pemasaran alias penyaluran rumah, terutama rumah MBR, bisa dikerjakan oleh negara lewat BUMN.