KUPANG – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diandalkan pemerintah untuk dapat lebih menjangkau dan mempermudah masyarakat, kini resmi menjadi kanal distribusi berbagai program prorakyat. Di bidang pangan, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras telah direalisasikan melalui jaringan Koperasi Merah Putih.

"Sesuai komitmen Bapak Presiden Prabowo bahwa Koperasi Desa Merah Putih harus dapat berjalan dan mampu membantu masyarakat. Ini yang terus pemerintah kerjakan. Aneka program pemerintah untuk rakyat sangat banyak direalisasikan melalui Kopdes," ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Koperasi Desa Merah Putih Penfui Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/8/2025).

"Tadi bersama Bapak Menko Pangan memastikan beras SPHP tersedia hingga sampai Indonesia Timur. Bantuan pangan beras pun demikian. Masyarakat penerima bisa mengambil bantuan pangan beras di Kopdes juga. Dengan begitu, Kopdes diharapkan bisa jadi pusat program prorakyat yang kemudian dapat mengungkit ekonomi rakyat pula sebagaimana arahan Bapak Menko Pangan di sini," urai Arief.

Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan beras hingga 1 Agustus telah disalurkan kepada 12.502.201 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. Progres positif ini sama dengan telah mencapai 68,4 persen dari total target 18.277.083 PBP.

Sementara untuk realisasi pelaksanaan beras SPHP hingga 1 Agustus telah berada di angka 188,4 ribu ton atau 12,56 persen dari total target 1,5 juta ton sepanjang 2025 ini. Untuk penyaluran beras SPHP melalui Koperasi Merah Putih tercatat ada 53,72 ton.

Terhadap realisasi program beras subsidi ini, pemerintah bersama Perum Bulog terus lakukan pacu salur dengan memperlebar kanal-kanal distribusi. Tak hanya melalui Koperasi Merah Putih, beras SPHP akan mulai disalurkan ke ritel modern, termasuk minimarket. Namun tidak termasuk ritel grosir.

"Kami mendorong Bulog untuk mempercepat distribusi beras SPHP ini, tapi tidak ke grosir, karena ada limitasi maksimal 2 karung setiap pembelian. Kalau akses ke modern market itu sebenarnya tidak hanya untuk masyarakat yang menengah ke atas saja, apalagi untuk minimarket berjejaring. Menurut kami dapat diakses oleh semua kalangan. Jaringan outletnya pun sangat luas," jelas Arief.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan kembali bahwa sesuai visi Presiden Prabowo Subianto, tidak boleh ada rakyat yang susah dan ekonomi harus mampu dimulai dari desa. Pemerintah ingin ada katalisator ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Jadi memang NTT ini menjadi prioritas utama. Kunjungan pertama setelah pengumuman seluruh Kopdes terbentuk, kami ke NTT. Ada salam dari Bapak Presiden. Bapak Presiden ingin rakyatnya tidak boleh ada yang susah. Oleh karena itu kekuatan ekonomi, pemberdayaan harus dimulai dari desa. Kemudian nanti untuk memberantas tengkulak-tengkulak di desa," papar Zulhas.

"Kemudian ada gerai sembako. Minyak goreng. Ada beras, ada gula, dan lain-lain. Jadi kalau Bulog nanti tidak kasih beras, tidak kasih minyak, lapor sama Bupati. Pendek kata, kita ingin, sebagaimana cita-citanya pendiri negeri ini, bahwa Indonesia itu miliknya semua orang. Rakyat harus kita berdayakan. Caranya gimana? Ya dengan ekonominya tadi," kata dia lagi.

Menko Zulhas menuturkan upaya pemerintah menjaga harga petani gabah dan jagung merupakan salah satu strategi perwujudan kesejahteraan rakyat. Tatkala petani Indonesia semakin sejahtera, maka produktivitas pasti diperoleh. Petani Indonesia dapat unggul melebihi petani negara lain, seperti Tiongkok, Vietnam, dan lain sebagainya.