JAKARTA - Inggris mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Yordania dalam "rencana ke depan" untuk mengirimkan bantuan melalui udara ke Gaza yang terkepung dan mengevakuasi anak-anak yang membutuhkan perawatan medis karena kelaparan paksa dan pemboman warga Palestina oleh Israel memicu kemarahan global.

Dua bayi pada hari Sabtu (26/7/2025) menjadi anak-anak Palestina terbaru yang meninggal akibat malnutrisi.

Rumah sakit di Gaza kini mencatat lima kematian baru akibat kelaparan dan malnutrisi dalam 24 jam terakhir. Jumlah total kematian akibat kelaparan di wilayah tersebut telah meningkat menjadi 127, termasuk 85 anak-anak.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengonfirmasi proposal tersebut pada hari Sabtu dalam panggilan darurat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

Dalam isi panggilan tersebut, pemerintah Inggris mengatakan para pemimpin sepakat bahwa "sangat penting untuk memastikan rencana yang kuat untuk mengubah gencatan senjata yang sangat dibutuhkan menjadi perdamaian abadi," menurut Asosiasi Pers Inggris.

Perdana Menteri menjelaskan bagaimana Inggris juga akan melanjutkan rencana untuk bekerja sama dengan mitra seperti Yordania guna mengirimkan bantuan melalui udara dan mengevakuasi anak-anak yang membutuhkan bantuan medis.

Pemerintah Buruh Starmer telah dituduh secara luas di dalam negeri karena melakukan terlalu sedikit dan terlambat untuk meringankan penderitaan parah warga Palestina di Gaza.

Ratusan ribu orang di Inggris telah melakukan protes setiap minggu terhadap perang genosida Israel sejak Oktober 2023, yang memperjelas bahwa mereka merasa suara mereka tidak didengar.

Kemarahan publik semakin meningkat ketika polisi di Inggris menangkap lebih dari 100 orang dalam protes damai di seluruh negeri akhir pekan lalu yang menyerukan pencabutan larangan kelompok kampanye Palestine Action.

Demonstrasi berlangsung pada hari Sabtu di Manchester, Edinburgh, Bristol, Truro dan London sebagai bagian dari kampanye yang dikoordinasikan oleh Defend Our Juries.

Starmer juga menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengakui negara Palestina, sebagaimana yang telah dikatakan Prancis akan dilakukan pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan September.

Lebih dari 200 anggota parlemen Inggris mendesak perdana menteri untuk mengambil langkah ini minggu ini.

Telah terjadi kontroversi lebih lanjut atas tuduhan bahwa pemerintah Inggris terus melanjutkan penjualan senjata ke Israel meskipun menyatakan telah mengurangi penjualan senjata.

Sebuah laporan pada bulan Mei menemukan bahwa perusahaan-perusahaan Inggris terus mengekspor barang-barang militer ke Israel meskipun pemerintah menghentikan kegiatannya pada bulan September di tengah tuduhan bahwa Parlemen Inggris telah sengaja “disesatkan”.

Laporan oleh Gerakan Pemuda Palestina, Progressive International dan Workers for a Free Palestine mengungkapkan bahwa Inggris telah mengirim “8.630 amunisi terpisah sejak penangguhan diberlakukan, semuanya dalam kategori `Bom, Granat, Torpedo, Ranjau, Rudal, dan Amunisi Perang Serupa dan Bagiannya-Lainnya`.

Menunggu lampu hijau untuk masuk ke Gaza

Sementara itu, Philippe Lazzarini, kepala badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA), mengatakan usulan pengiriman bantuan melalui udara akan menjadi “pengalih perhatian” yang mahal dan tidak efisien yang dapat membunuh warga Palestina yang kelaparan.

Israel mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka akan mengizinkan pengiriman makanan dan pasokan melalui udara dari negara asing ke Gaza dalam beberapa hari mendatang sebagai tanggapan atas kekurangan pangan kritis yang disebabkan oleh blokade yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Namun dalam sebuah unggahan di media sosial, Lazzarini mengatakan bahwa bantuan udara tersebut “tidak akan membalikkan kelaparan yang semakin parah” dan justru menyerukan agar Israel “mencabut pengepungan, membuka gerbang [dan] menjamin pergerakan yang aman [dan] akses yang bermartabat bagi orang-orang yang membutuhkan.”

Serangan udara, katanya, "mahal, tidak efisien [dan] bahkan dapat membunuh warga sipil yang kelaparan".

"Kelaparan buatan manusia hanya dapat diatasi dengan kemauan politik," ujarnya, seraya mendesak Israel untuk mengizinkan PBB dan mitranya beroperasi dalam skala besar di Gaza "tanpa hambatan birokrasi atau politik".

Ia mengatakan UNRWA memiliki jumlah yang setara dengan 6.000 truk di Yordania dan Mesir yang "menunggu lampu hijau untuk memasuki Gaza". "Mengirimkan bantuan jauh lebih mudah, lebih efektif, lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman" daripada pengiriman melalui udara, ujarnya, seraya menambahkan bahwa hal itu juga lebih bermartabat bagi rakyat Gaza.

Lebih dari 100 kelompok bantuan dan hak asasi manusia minggu ini menyerukan pemerintah untuk mengambil tindakan segera saat krisis kelaparan melanda Gaza, termasuk dengan menuntut gencatan senjata segera dan permanen serta pencabutan semua pembatasan bantuan kemanusiaan.

Dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani dan dirilis pada hari Rabu oleh 109 organisasi, termasuk Mercy Corps, Norwegian Refugee Council dan Doctors Without Borders (juga dikenal sebagai MSF), kelompok-kelompok tersebut memperingatkan bahwa kelaparan yang semakin parah di kalangan penduduk sedang menyebar di wilayah kantong yang terkepung tersebut. (*)