KUALA LUMPUR - Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Malaysia pada hari Sabtu untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Unjuk rasa ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik atas meningkatnya biaya hidup dan tuduhan kegagalan mewujudkan reformasi yang dijanjikan.

Para pengunjuk rasa—kebanyakan mengenakan kaus hitam dan bandana bertuliskan slogan "Turun Anwar", atau "Mundur Anwar"—berbaris di jantung kota Kuala Lumpur, sebelum berkumpul di Alun-alun Kemerdekaan untuk mendengarkan pidato para pemimpin oposisi terkemuka. Polisi memperkirakan setidaknya 18.000 orang hadir.

Anwar, yang berkampanye dengan platform reformis sebelum menjabat pada November 2022, telah menghadapi kritik atas langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, termasuk perluasan pajak penjualan dan jasa serta penyesuaian subsidi yang dikhawatirkan beberapa pihak dapat menyebabkan lonjakan harga konsumen.

Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang genap berusia 100 tahun bulan ini, bergabung dalam demonstrasi dan menuduh Anwar menyalahgunakan jabatannya untuk menuntut rival politiknya, tuduhan yang sebelumnya dibantah oleh perdana menteri.

"Mereka yang tidak bersalah akan didakwa, mereka yang bersalah akan dibebaskan," kata Mahathir kepada massa. Mahathir dan Anwar, mantan anak didiknya yang kini menjadi rival, telah terlibat dalam perseteruan sengit yang telah mendominasi politik Malaysia selama hampir tiga dekade.

Keduanya berdamai untuk menggulingkan pemerintahan Barisan Nasional yang telah lama berkuasa pada tahun 2018, tetapi koalisi mereka runtuh dalam waktu kurang dari dua tahun di tengah pertikaian internal.

Perdana menteri minggu ini mengumumkan pemberian bantuan tunai, peningkatan bantuan untuk rumah tangga miskin, dan janji untuk menurunkan harga bahan bakar, dalam upaya untuk meredakan kekhawatiran atas kenaikan biaya.

Pengunjuk rasa Nur Shahirah Leman, 23 tahun, anggota kelompok mahasiswa Islam, mengatakan ia khawatir pajak baru serta tarif listrik yang lebih tinggi yang dikenakan pada perusahaan besar pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.

"Pajak-pajak ini dikenakan pada produsen, sehingga secara otomatis akan memengaruhi harga pangan," ujarnya.

Anwar juga menghadapi tuduhan campur tangan peradilan dan keraguan atas komitmennya terhadap upaya antikorupsi, setelah jaksa penuntut umum membatalkan tuntutan korupsi terhadap beberapa tokoh yang bersekutu dengan pemerintah dan menyusul penundaan baru-baru ini dalam penunjukan hakim-hakim tinggi negara. Anwar telah berulang kali membantah telah mencampuri pengadilan.