JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan amanat Undang-undang (UU). Oleh sebab itu, IKN tidak akan pernah mangkrak.

"IKN tidak akan pernah mangkrak, karena itu amanat undang-undang," kata Said di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/7).

Ketua DPP PDIP itu mengatakan jika melihat kekuatan fiskal Indonesia di 2026, IKN akan ada peningkatan. Namun, pembangunan IKN itu bisa berkelanjutan.

"Kalau melihat kekuatan fiskal kita di 2026, InsyaAllah Otorita IKN akan ada peningkatan," kata Said.

Said mengatakan, setiap tahun anggaran untuk IKN bervariasi menyesuaikan prioritas kebutuhan pembangunan. "Setiap tahun kami anggarkan bahwa besaran anggarannya itu fluktuatif, itu sesuai kebutuhan prioritas tentu. Tapi pasti anggaran otorita IKN selalu ada," ucapnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait permohonan konsultasi perubahan rencana induk IKN. Surat itu dibacakan saat rapat paripurna penutupan masa sidang IV Tahun Sidang 2024-2025.

"Kami perlu memberitahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari kepala Otorita Ibu Kota Nusantara RI yaitu nomor B152/kepala/otorita IKN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025. Hal permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara," kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, dalam rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7).

Disisi lain, ada usulan soal IKN diisi kantor BUMN yang digulirkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima. Dia menyebutkan IKN tak boleh kosong dan mengusulkan untuk diisi Kementerian BUMN.

"Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas," kata Aria Bima di kompleks parlemen, Senayan