SUKOHARJO – Dalam menjawab fluktuasi harga beras agar tidak semakin berkembang, pemerintah mulai mengimplementasikan dua program intervensi andalan di sektor perberasan. Aktivasi kembali kedua program ini dilaksanakan setelah adanya penugasan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) ke Perum Bulog agar dapat dikebut per Juli ini dengan menggunakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Menurut Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, langkah ini merupakan suatu bentuk kesinambungan. Ini mengingat pada semester pertama, Bulog melakukan penyerapan setara beras dari produksi dalam negeri secara masif. Kemudian memasuki semester kedua tatkala produksi beras melandai, maka diperlukan kehadiran CBP bagi masyarakat.

"Jadi untuk menjawab terkait harga beras, maka pemerintah telah mempersiapkan dua kegiatan intervensi untuk menghadirkan beras pemerintah yang dijaga Bulog selama ini bagi masyarakat yang memang memerlukan," kata Arief saat dijumpai Gudang Bulog Ngabean, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu (13/7/2025) seusai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Koperasi Desa Merah Putih di Bentangan, Klaten, Jawa Tengah.

"Tentunya ini telah sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo dan teknisnya dibahas bersama-sama dalam Rakortas yang dipimpin Bapak Menko Pangan. Intervensi yang pertama itu bantuan pangan beras kepada 18,27 keluarga. Kemudian SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras dengan target salur 1,3 juta ton, Juli sampai Desember," paparnya.

"Sumber stoknya dari beras Bulog yang pada semester pertama, telah berhasil mengamankan 2,6 juta ton setara beras dari petani dalam negeri. Jadi ini berkesinambungan setelah diserap banyak, lalu pada saat dibutuhkan, stoknya disalurkan ke masyarakat," jelas Arief.

Arief pun memastikan bahwa penyerapan setara beras produksi dalam negeri tetap akan dilaksanakan di semester kedua 2025 ini. Adapun realisasi serapan Bulog per 11 Juli masih terus bertambah menjadi 2,7 juta ton atau 90,08 persen dari target 3 juta ton.

"Semester kedua ini Bulog tetap akan jaga harga petani, sehingga pemerintah memastikan tetap akan menyerap gabah petani dengan harga minimal Rp 6.500 per kilo. Jadi sekaligus juga Bulog melakukan penstabilan, karena biasanya produksi beras di semester kedua agak menurun," ungkap Arief.

"Tapi tidak usah khawatir, hujannya masih banyak ke depannya. Artinya kita optimis sampai 2-3 bulan ke depan, Indonesia akan masih banyak panen berasnya," sebut Arief meyakini.

Hal ini tergambarkan dalam penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan hingga akhir Juni, baru sekitar 30 persen daerah Indonesia yang mengalami musim kemarau. Padahal musim kemarau secara klimatologis telah dimulai. Faktor terjadinya hujan lebat masih dapat terjadi di banyak wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, dalam Kerangka Sampel Area (KSA) beras yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras periode Januari sampai Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, atau meningkat sebesar 14,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi beras secara bulanan sempat ada deklinasi seusai masa panen raya. Pada Mei, produksi beras berada di 2,87 juta ton dan Juni yang 2,22 juta ton. Kendati begitu, produksi mulai menaik mulai Juli dengan 2,79 juta ton dan Agustus 3,07 juta ton.

Oleh karena itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mempertegas komitmen pemerintah agar beras SPHP dan bantuan pangan beras mesti disalurkan dengan baik dan benar. Hal ini sangat penting agar masyarakat yang paling memerlukan benar-benar merasakan bentuk kehadiran negara ini.

"Untuk beras SPHP se-Indonesia Juli sampai Desember targetnya 1,3 juta ton. Jadi ini sudah diingatkan oleh semua pihak bahwa ini harus benar-benar sampai ke masyarakat yang paling memerlukan. Harganya tidak boleh lebih dari Rp 12.500 per kilo (Zona 1). Per kemarin beras SPHP sudah dapat diakses masyarakat di berbagai daerah," tegas Arief.

Pengguliran beras SPHP tercatat telah mulai salur di beberapa kabupaten/kota antara lain Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara; Kabupaten Bengkalis, Riau; Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat; Kota Mataram, Kabupaten Bima dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; Kota Manado dan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Selatan, Sulawesi Utara; Kabupaten Majene, Sulawesi Barat; Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan; Kota Kendari dan Kabupaten Bombana dan Konawe, Sulawesi Tenggara; Kota Ambon, Maluku; Kota Jayapura, Papua.

"Kemudian bantuan pangan beras kalau total nasional untuk 18,27 juta penerima. Beras 20 kilogram untuk Juni dan Juli per penerima, jadi banyaknya sebesar 360 ribu ton. Semoga minggu ini bantuan pangan beras ini mulai dapat kita salurkan," pungkas Arief.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menguraikan langkah dan strategi Bulog dalam penyaluran SPHP beras ke masyarakat. Ia memastikan tidak akan ada lagi praktik-praktik tidak wajar terhadap beras pemerintah ini.

"Kami melakukan langkah-langkah sesuai dengan Juknis yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional. Pertama, setiap pengecer wajib ikut dalam aplikasi Klik SPHP, baik mulai dari pesan sampai dengan pembeli, sehingga itu terkontrol. Kemudian, pembeliannya maksimal masyarakat hanya dua kantong, jadi maksimal 10 kg," paparnya.

"Ini berasnya juga beras medium yang terbaik. Beras tersebut kita kawal bersama teman-teman Satgas Pangan, baik TNI maupun Polri. Dalam hal ini termasuk kita libatkan kepala-kepala pasar ataupun pengamanan dalam di pasar, yaitu Satpol PP dan lain sebagainya untuk menjaga supaya tidak disalahgunakan," sambungnya.

Dirut Rizal juga mengingatkan agar tidak ada lagi beras SPHP yang dioplos, disobek ataupun dirusak. Jikalau ada pelanggaran seperti itu, pihaknya tidak segan-segan akan menindak secara hukum. Dengan ini, komitmen pemerintah kian kuat dalam menyalurkan beras SPHP agar dapat lebih tepat sasaran ke masyarakat yang paling membutuhkan.