JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ariza Patria menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (7/7/2025).

Rapat ini mengagendakan Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2024. Juga bahas evaluasi pelaksanaan APBN hingga bulan Juli 2025

Dalam rapat itu, Mendes Yandri mengatakan, total anggaran Kemendes PDTT pada tahun 2024 sebesar Rp3.240.574.636.000, dengan realisasi sebesar 97,49 persen.

Realisasi anggaran tahun 2024 itu mengalami penurunan dibandingkan realisasi anggaran pada 2023 yang mencapai 98,13 persen.

Penurunan itu terjadi karena masih terdapat blokir anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024.

Mendes Yandri menyampaikan realisasi anggaran Kemendes per Juli 2025 mencapai 34 persen.

"Realisasi anggaran Kemendes PDT sampai dengan 3 Juli 2025 adalah sebesar 34,07 persen atau Rp836.884.472.138 dari pagu total Rp2.456.603.382.000," kata Mendes Yandri.

Realisasi anggaran itu mencakup belanja pegawai sebesar Rp146.574.224.405, belanja barang dan jasa sebesar Rp687.919.543.568, dan belanja modal Rp2.390.704.165.

"Realisasi anggaran tahun 2025 itu lebih rendah diantaranya karena masih terdapat blokir anggaran," kata Mendes Yandri.

Lalu, ada pula tambahan alokasi pinjaman hibah luar negeri (PHLN) Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang baru dimasukkan dalam Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanggal 1 Juli 2025.

Mendes Yandri optimistis jika pihaknya mampu penuhi realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target yang dicanangkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mengatakan, jika pihaknya siap membantu Kemendes PDT untuk mengatasi backlog anggaran di Tahun 2026, dimana pagu kebutuhan Rp3,36 Triliun sedang pagu indikatif Rp1,59 Triliun hingga ada selisih Rp1,77 Triliun.

"Komisi V bersama Kementerian Desa bakal memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2026," kata Politisi Golkar ini.

Komisi V DPR bersama Kemendes PDT sepakat untuk menyesuaikan program dalam RAPBN 2026 sesuai saran dan masukan Komisi V sebagaimana diatur perundang-undangan.

Dalam rapat itu, Mendes Yandri juga melaporkan jika Koperasi Desa Merah Putih bakal diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025.

"Insya Allah, tanggal 19 Juli di Klaten akan di-launching oleh Bapak Presiden lebih kurang 80.000 ribu Kopdes yang sudah berbadan hukum dan ada sekitar 130 mockup (percontohan) sudah siap," kata Mendes Yandri.