JAKARTA – Program prorakyat yang dilanjutkan di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah bantuan pangan beras. Bantuan yang juga sebagai salah satu paket stimulus ekonomi dalam menjaga ekonomi kuartal II ini dipastikan akan mulai salur di Juli ini secara one shoot atau alokasi 2 bulan dalam 1 kali kirim.

"Bantuan pangan beras bisa dilepas apabila ada penugasan. Nah penugasan ini melalu ratas atau rakortas dan perlu ada ABT (Anggaran Belanja Tambahan). Jadi memang untuk bantuan pangan beras kali ini perlu waktu," kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat dijumpai di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Selasa (1/7/2025).

"Anggaran untuk itu belum di Badan Pangan Nasional, tapi di BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) dan terkonfirmasi hari ini, ABT sudah ada, sehingga bantuan pangan beras bisa kita jalankan segera. Jadi mulai Juli Ini dan langsung one shoot, 2 kali 10 kilo beras ke berbagai daerah, terutama Indonesia timur," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, bantuan pangan beras tahun 2025 menggunakan database penerima dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Jumlah penerima ditargetkan mencapai 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Estimasi ABT yang dibutuhkan sekitar Rp 4,9 triliun.

"Jadi kenapa perlu waktu untuk ABT ini? Ini karena kita ikut prosedur. Kalau kata BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), saat kita mengeluarkan program, harus sudah ada anggarannya dulu. Jadi anggarannya masuk dulu, baru bisa disalurkan," ungkap Arief.

Dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, beras ditetapkan menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Juni 2025 secara bulanan dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dilaporkan beras mencatatkan tingkat inflasi 1,00 persen dengan andil inflasi 0,04 persen.

Adapun intervensi pemerintah melalui bantuan pangan beras dinilai cukup berandil besar terhadap pengendalian inflasi beras. Di 2024, inflasi beras sempat memuncak di Februari dengan torehan 5,32 persen. Setelah digelontorkan bantuan pangan beras sampai alokasi 9 bulan, inflasi beras di Desember 2024 melandai hingga 0,1 persen.

"Kalau di 2025 ini, big harvest itu kan di Maret dan April, di mana produksi beras total sampai 10 juta ton. Begitu masuk Mei, Juni, panen mulai menurun. Ini pattern-nya begitu," jelas Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.

"Jadi kalau gabah itu, begitu produksinya turun, harganya akan naik. Kalau harga gabah naik, maka harga beras naik. Nah ini waktunya pemerintah melakukan intervensi dengan salah satunya bantuan pangan ke 18,27 juta KPM, sekaligus stimulus ekonomi juga," kata dia lagi.

Arief menuturkan komitmen pemerintah untuk konsisten menjaga harga petani. Ia jelaskan harga gabah di petani harus tetap wajar dan baik. Tidak boleh ada penurunan drastis saat bantuan pangan beras dikucurkan secara luas.

"Kita pengennya harga yang wajar. Kalau harga beras terlalu rendah, nanti petaninya yang terdampak juga. Jadi harus harga gabah yang wajar, harga beras di penggilingan yang wajar, dan harga beras di konsumen yang wajar. Jangan terlalu rendah di hulu, termasuk jangan terlalu rendah di hilir, kan daya beli 280 juta penduduk Indonesia juga harus hijau," pungkas Arief.

Sebagai informasi, dalam salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR hari ini (1/7/2025), termaktub pada poin nomor 3 yakni Komisi IV DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama Komisi IV DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Dengan ini, program bantuan pangan beras dapat semakin berdampak baik karena didukung pula oleh legislatif.