Maratua — Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai memiliki karakter pariwisata yang berbeda dan tak kalah menarik dibanding destinasi utama lain di Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati berkomitmen memperjuangkan pembangunan sektor pariwisata di wilayah perbatasan tersebut melalui forum resmi Komisi VII DPR RI.

“Kalau di Kalimantan Timur kita bicara wisata bahari seperti pantai dan laut, maka Kalimantan Utara bisa menyuguhkan sesuatu yang berbeda—hutan tropis yang masih asri, oksigen yang bersih, wisata sungai, hingga kuliner khas. Ini adalah potensi yang bisa kita angkat dan promosikan secara nasional,” ujar Rahmawati seperti diberitakan dpr.go.id, Sabtu (21/6/2025).

Legislator dari daerah pemilihan Kaltara ini mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk melihat potensi Kaltara sebagai alternatif destinasi unggulan selain Bali, Lombok, atau Labuan Bajo. Menurutnya, wisatawan domestik dan mancanegara membutuhkan lebih banyak pilihan destinasi dengan nuansa alam yang berbeda.

“Kalau ke Kaltim sudah puas dengan wisata lautnya, wisatawan bisa lanjut ke Kaltara untuk menikmati wisata alam yang lebih hijau dan segar. Kita punya sungai-sungai alami untuk arung jeram, dan kuliner khas yang belum banyak dieksplorasi,” tambahnya.

Rahmawati juga menekankan bahwa sebagai provinsi yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), Kalimantan Utara harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Ia memastikan Komisi VII akan menyuarakan aspirasi masyarakat Kaltara dalam rapat bersama kementerian dan mitra kerja terkait.

“Banyak hal yang akan kami suarakan, terutama agar pembangunan sektor energi, industri, hingga pariwisata di daerah 3T seperti Kaltara menjadi prioritas. Wilayah ini punya potensi besar yang belum tergarap maksimal,” tegasnya.

Menurut Rahmawati, dukungan terhadap daerah 3T tidak hanya penting untuk pemerataan pembangunan, tetapi juga strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan perbatasan. Ia berharap program-program kementerian bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Kaltara, termasuk infrastruktur pendukung pariwisata dan pelestarian lingkungan.