JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, bahwa swasembada pangan harus berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Oleh karenanya program-program hilirisasi pangan yang dilaksanakan selalu mendahulukan produksi dalam negeri.

"Swasembada pangan itu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Misalnya Badan Pangan Nasional selalu mempersiapkan harga di tingkat petani dengan baik. Ini krusial karena jadi aspek mendasar terhadap laju produksi pangan dalam negeri. Petani kita semangat nandur, tentu produksi tak akan pernah kendur," kata Arief usai menghadiri Kongres Tani yang menjadi rangkaian Musyawarah Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jakarta, Selasa (24/6/2025)

Adapun salah satu indikator kesejahteraan petani yang dapat menjadi referensi adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang rutin dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara historis, NTP di Maret tahun ini dengan 123,72 menjadi raihan tertinggi dalam 5 terakhir. Sementara NTP terbaru di Mei masih berada tidak jauh dari itu dengan raihan 121,15 dan lebih tinggi dari Mei 2024 yang 116,71.

"Lalu kami di Badan Pangan Nasional juga konsisten memastikan aktivitas pascapanen bagi petani selalu ada. Misalnya dengan berbagai program hilirisasi pangan supaya produk-produk petani pangan kita bisa diserap pasar dan masyarakat secara optimal. Pemerintah selalu ingin kesejahteraan petani semakin baik," ucap Arief.

Terkait itu, NFA telah sejak lama menggelorakan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah. GPM ini menjadi operasi pasar murah bagi masyarakat yang menyediakan berbagai pangan pokok strategis yang disuplai dari petani daerah setempat.

Di tahun 2022, GPM digelar di 442 kali pada 30 provinsi dan 10 kabupaten/kota. Selanjutnya pelaksanaan GPM di 2023 semakin intensif dan mengalami kenaikan lebih dari 3 kali lipat menjadi sebanyak 1.626 kali di 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota. Sementara sepanjang tahun 2024, GPM terus mengalami kinerja yang semakin melejit. Realisasinya mencapai 9.547 kali di 38 provinsi dan 480 kabupaten/kota.

Untuk 2025 ini, per 23 Juni, GPM telah dijalankan sebanyak 3.899 kali atau 40,8 persen dari realisasi GPM tahun sebelumnya. Sebarannya sudah menyentuh ke 37 provinsi dan 478 kabupaten/kota.

"Program hilirisasi pangan ke depannya akan terus masif. Tidak hanya melalui GPM. Presiden Prabowo punya program Makan Bergizi Gratis dengan sebaran 1.843 SPPG yang dengan itu, BGN memerlukan pasokan pangan dari petani lokal secara kontinyu," ujar Arief.

"Lalu ada juga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang targetnya 80 ribu unit se-Indonesia. Nantinya salah satu lini bisnisnya juga bisa menyerap gabah petani. Lalu ada gerai sembako juga. Jadi pemerintah saat ini sangat berpihak pada petani pangan dalam negeri," tutup Arief.

Sementara itu, dalam sambutan Ketua Umum HKTI yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon turut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat berpihak terhadap petani Indonesia. Swasembada pangan menjadi prioritas program pembangunan sekarang.

"Kita sekarang memiliki seorang Presiden yang mempunyai keberpihakan kepada petani dan sektor pertanian di Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum HKTI sampai 2015 dan sejak 2015 hingga sekarang masih menjadi Ketua Dewan Pembina HKTI. Periode yang akan datang pun beliau masih bersedia untuk menjadi Ketua Dewan Pembina di HKTI. Ini luar biasa," urai Fadli.

"Jadi (Presiden Prabowo) mempunyai satu komitmen yang luar biasa terhadap petani dan sektor pertanian, sehingga menjadikan sektor pangan, terutama swasembada pangan sebagai prioritas dalam pembangunan kita sekarang ini," tambahnya.

Di forum yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy memberikan pidato kunci yang menitikberatkan urgensi lembaga penelitian yang harus dikembangkan untuk pertanian Indonesia. Ia tekankan harus ada optimalisasi penanaman lahan dengan tanaman pangan yang paling dibutuhkan rakyat

"Saya titip satu saja, lembaga penelitian kita dihidupkan. Apa yang harus kita teliti dan bagaimana kita harus meneliti, supaya Indonesia bangkit kembali. Negara kita sejak kita menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, luasnya tidak bertambah, bahkan mungkin berkurang karena tenggelam sebagian, karena muka lautnya tenggelam karena panas bumi," beber Rachmat.

"Kita harus menggunakan lahan kita untuk tanaman-tanaman yang paling bisa menghasilkan dan paling bisa mendapatkan pendapatan yang setinggi-tingginya dan itu ada di Indonesia. Jadi penelitian-penelitian mulai dari bibit on farm-nya, pengolahannya harus kita kuasai. Ini yang saya titip kepada generasi HKTI yang akan datang," imbuhnya.