PADANG – Guna memitigasi harga beras yang mulai berfluktuasi, pemerintah telah mempersiapkan instrumen program penstabilan perberasan secara nasional. Dengan memanfaatkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan Perum Bulog, dalam waktu dekat akan mulai disalurkan ke masyarakat.

"Badan Pangan Nasional melalui Ratas bersama Bapak Presiden dan Rakortas dengan Bapak Menko Pangan, itu sudah menentukan penugasan. Pertama, bantuan pangan beras sebagai stimulus ekonomi selama 2 bulan, Juni dan Juli. Ada 18,3 juta penerima dan diupayakan 1 kali kirim. Jadi 20 kilogram beras," tutur Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Padang, Sumatera Barat pada Jumat (20/6/2025).

"Kedua, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Penyaluran dari Januari sampai Idulfitri kemarin sebesar 181 ribu ton. Lalu diberhentikan sementara. Ini agar di saat panen raya dapat mengisi stok CBP, sehingga hari ini total stok ada 4,15 juta ton. Perlu diketahui 1,8 juta tonnya adalah transfer stok dari 2024 dan penyerapan beras dalam negeri 2,5 juta ton juga merupakan serapan terbaik," urai Arief.

Torehan positif lainnya pada era pemerintahan Presiden Prabowo adalah dengan ditempatkannya Indonesia menjadi negara ke-4 sebagai produsen beras terbesar sedunia. Ini dilaporkan dalam Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets yang dipublikasikan Food and Agriculture Organization (FAO) Juni ini.

Disebutkan, perkiraan produksi beras Indonesia pada periode 2025/2026 dapat mencapai 35,6 juta ton. Sementara negara produsen beras terbesar yang pertama adalah India dengan 146,6 juta ton. Lalu Tiongkok 143 juta ton dan di tempat ketiga adalah Bangladesh dengan 40,7 juta ton. Namun dibandingkan 3 negara tersebut, Indonesia mencatatkan perkembangan produksi yang paling signifikan terhadap periode sebelumnya, yakni 4,5 persen.

Dengan melonjaknya estimasi produksi beras Indonesia tersebut, upaya pemerintah bersama Bulog dengan optimalisasi penyerapan beras dalam negeri menjadi langkah yang tepat. Nantinya, saat tren produksi beras memasuki fase landai dan harga beras di pasaran mulai berfluktuasi, barulah stok CBP disalurkan ke masyarakat.

"Untuk stok beras Bulog di Sumatera Barat hari ini menjadi salah satu yang terbaik. Ada 17.900 ton. Jadi sangat mumpuni untuk stabilisasi. Namun tadi ada yang menyampaikan harga beras di sini tinggi, itu sebenarnya karena kebetulan selera masyarakat di sini memang beras yang bagus. Namanya beras Bareh Solok dan memang harganya selalu di atas daerah lain," jelas Arief.

Namun demikian, Arief menyampaikan bahwa penugasan dari NFA ke Bulog untuk pelaksanaan SPHP beras secara nasional masih perlu menunggu persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan.

"Peningkatan harga beras hari ini di beberapa tempat sudah ada 5 sampai 10 persen, namun kami masih menunggu ABT untuk SPHP beras. Kami sudah melaporkan ke Kemenkeu," ungkap Arief.

"Ke depannya, izin bersama Komisi IV DPR RI, agar dapat mempersiapkan perencanaan untuk 2026. Dengan segala kerendahan hati, nanti kita akan buat plan untuk semua itu, sehingga semua SPHP, bantuan pangan, bantuan pangan luar negeri, itu tidak perlu menunggu ABT dari Kemenkeu. Tapi sudah ada anggarannya di situ," tutup Arief.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menggarisbawahi agar aspek pengelolaan yang berkelanjutan merupakan poin yang harus menjadi fokus bersama guna memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Ia berharap kunjungan wakil rakyat hari ini akan menciptakan suatu rekomendasi strategis.

"Kita ketahui bersama bahwa Sumatera Barat terkenal dengan tanah yang subur, keindahan alam yang memukau, dan kekayaan cita rasa yang terkenal hingga mancanegara. Untuk bidang pertanian merupakan sektor unggulan di provinsi ini, di mana 58 persen masyarakatnya bergantung pada komoditas padi, kacang hijau, kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu," kata Titiek, sapaan akrabnya.

"Aspek pengelolaan yang berkelanjutan dari sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk memaksimalkan potensi yang ada di sini. Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang solutif, aplikatif, dan berkelanjutan," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menyatakan sangat berharap dengan adanya sinergitas yang kuat akan menjadikan provinsi yang dipimpinnya dapat semakin berdaulat dalam hal pangan. Terlebih, Sumatera Barat dikatakannya telah menjadi salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional.

"Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota dan ini dihuni sekitar 5,91 juta jiwa. Wilayah kami ini memiliki landscape yang unik, perbukitan, lahan yang subur, kawasan hutan tropis, dan garis pantai yang panjang. Kombinasi geografis ini menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah potensial penopang ketahanan pangan nasional," sebut Vasko.

"Kami percaya dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Kita bisa membuktikan bahwa kolaborasi bukan hanya sekadar wacana tapi langkah nyata menuju Indonesia yang berdaulat pangan. Makmur nelayannya, sejahtera petaninya, dan lestari hutannya. Dimulai dari Sumatera Barat," pungkas Vasko.