JAKARTA - Ada instansi pemerintah lain di luar Kementerian Agama (Kemenag) yang seolah-olah berebut panggung yang terkadang menyudutkan Kemenag dalam hal penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025.

Demikian disampaikan analis sosial politik keagamaan dan komunikasi kebijakan publik yang juga Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal melalui keterangannya di Jakarta, Kamis (12/6/2025), dengan tanpa menyebutkan instansi mana yang dimaksud.

“Sehingga publik menangkap seperti tidak ada kekompakan dalam mensukseskan haji 2025 ini sebagaimana yang diharapkan presiden Prabowo,” kata Syukron.

Syukron juga melihat ada yang mewakili pemerintah dari luar instansi kemenag malah tugasnya hanya seperti pengawas bukan seperti bagian dari support sistem, yang secara bersama-sama mensukseskan agenda ini sekaligus sebagai catatan pembelajaran perbaikan ke depan.

Syukron Menteri Agama punya komitmen awal yang jelas melakukan perbaikan dan pembenahan Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Haji ditengah tantangan perubahan sistem multi syarikah, efisiensi anggaran negara, keterbatasan petugas dan masa transisi leading sektor penanganan Haji dari Kemenag ke BP Haji.

Dosen Universitas Islam Depok (UID) itu menuturkan tantangan tersebut kemudian berefek pada pelayanan terhadap jemaah seperti pemberangkatan, pemondokan, dan penempatan saat puncak haji armuzna.

"Beberapa persoalan yang mengemuka itu harus kita akui ada dan perlu menjadi catatan perbaikan ke depan," tuturnya.

Syukron menjelaskan permasalahan lain yang berimbas pada Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2025 yakni adanya beberapa kebijakan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi misalkan pengetatan penebitan visa untuk mencegah haji ilegal dan istitoah kesehatan serta penyesuaian lain yang harus jadi pemahaman publik dalam menilai kinerja Pelaksanaan haji 2025.

"Ini harus menjadi perhatian penting agar diplomasi haji kita ke depan lebih kuat demi untuk kenyamanan bbadah jemaah haji kita," jelasnya.