• News

Krisis Pemerintahan Belanda, Apa yang akan Terjadi Selanjutnya?

Yati Maulana | Rabu, 04/06/2025 18:05 WIB
Krisis Pemerintahan Belanda, Apa yang akan Terjadi Selanjutnya? Perdana Menteri Belanda Dick Schoof meninggalkan Istana Elysee di Paris, Prancis, 27 Maret 2025. REUTERS

AMSTERDAM - Pemimpin sayap kanan Belanda Geert Wilders memicu krisis pemerintah di Belanda pada hari Selasa dengan menarik partai nasionalis PVV-nya keluar dari koalisi pemerintahan sayap kanan.

Berikut ini adalah beberapa skenario yang mungkin terjadi:

PEMILU BARU
Perdana Menteri Dick Schoof kemungkinan akan mengundurkan diri menyusul langkah tak terduga Wilders, yang membuat koalisi hanya memiliki 51 kursi di DPR yang beranggotakan 150 orang.

Ia kemudian diharapkan akan menyerukan pemilu baru, yang kemungkinan tidak akan diadakan sebelum pertengahan Oktober berdasarkan siklus pemilu sebelumnya.

PVV Wilders memenangkan pemilu terakhir pada November 2023 dengan margin suara yang sangat lebar, yaitu 23%. Jajak pendapat menunjukkan bahwa ia telah kehilangan sejumlah dukungan sejak saat itu, menjadi sekitar 20% suara, setara dengan gabungan Partai Buruh/Hijau, yang merupakan partai terbesar kedua di parlemen.

Preferensi politik di Belanda telah berubah dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga hampir mustahil untuk memprediksi hasil pemilu pada bulan Oktober.

Wilders tidak muncul sebagai calon pemenang pemilihan sebelumnya hingga beberapa hari sebelum pemungutan suara tersebut, dan partai-partai sayap kanan lain yang menikmati keberhasilan mendadak dalam beberapa tahun terakhir telah melihat perolehan mereka lenyap secepat perolehannya.

PEMERINTAHAN MINORITAS
Schoof memiliki pilihan untuk melanjutkan dengan menteri dari tiga partai koalisi lainnya sebagai pemerintahan minoritas. Skenario ini sangat tidak mungkin, karena hampir semua partai oposisi mengatakan mereka lebih suka pemilihan umum baru daripada mencoba bekerja sama dengan apa yang tersisa dari pemerintahan sayap kanan.

Koalisi tersebut sudah kekurangan mayoritas di Senat negara tersebut, yang memiliki kewenangan untuk memblokir undang-undang yang diadopsi di Majelis Rendah.

PEMERINTAHAN SEMENTARA
Skenario lain, yang juga tidak mungkin, adalah partai-partai lain secara resmi bergabung dengan koalisi yang tersisa, dengan menteri mereka sendiri menggantikan anggota kabinet PVV. Namun, tidak ada partai yang menunjukkan keinginan untuk melakukan ini.