WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Donald Trump harus menghentikan sementara upaya untuk menerapkan perintah eksekutif 26 Februari yang mengarahkan lembaga pemerintah untuk mengembangkan rencana reorganisasi dan mempersiapkan pemotongan staf skala besar, kata seorang hakim federal pada hari Jumat.

Hakim Distrik AS Susan Illston di San Francisco berpihak pada sekelompok serikat pekerja, lembaga nirlaba, dan pemerintah daerah, dan memblokir PHK massal skala besar yang dikenal sebagai "pengurangan tenaga kerja" selama 14 hari.

"Pengadilan federal tidak boleh mengatur secara rinci tenaga kerja federal yang sangat banyak, tetapi pengadilan terkadang harus bertindak untuk menjaga pengawasan dan keseimbangan yang tepat antara ketiga cabang pemerintahan," tulis Illston.

"Seperti yang ditulis oleh sekelompok mantan pejabat dan penasihat pemerintah konservatif kepada pengadilan, `Kekuasaan presiden yang tidak terkendali bukanlah yang diinginkan oleh para Perumus`."