BOGOR - Ribuan warga Bojongkulur dan Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat melakukan aksi damai pada Minggu (4/5/2025), dengan membawa tuntutan agar Sungai Cileungsi-Cikeas segera dinormalisasikan.

Tuntutan ini merupakan respons warga atas imbas banjir yang kerap kali menerjang wilayah Bojongkulur dan Ciangsana, para peserta aksi juga  meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat untuk segera melakukan langkah mitigasi agar tidak terus menerus menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Camat Gunung Putri, Kurnia Indra yang juga turut hadir. Selain itu disebutkan pula, jika tuntutan warganya tidak segera ditindaklanjuti, maka warga akan menggelar aksi lanjutan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas(K2PC) Puarman mempertanyakan lambatnya program normalisasi Sungai Cileungsi-Cikeas. Padahal, pembahasan dan konsep program nirmalisasi sungai ini sudah ada sejak tahun 2020 yang lalu.

Diketahui, tahun 2025 - 2026 penyiapan lahan oleh Pemda, tahun 2027 proses lelang, dan tahun 2028 dimulai pekerjaan konstruksi oleh Kementrian Pekerjaan Umum (Kementerian PU).

"Jika tidak ada upaya percepatan, kami khawatir tahun 2028 kami bisa tenggelam," kata Puarman.

Untuk itu, Puarman pun mendesak pemerintah, termasuk Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau yang kerap disebut KDM, untuk segera melakukan normalisasi sungai yang mengapit warga khususnya di Bojongkulur dan Ciangsana.

"Kami minta gubernur segera lakukan pembenasan lahan. Kita target tahun 2027 normalisasi sungai harus sudah selesai. Bukan baru dimulai tahun2028," ujar dia.

Selanjutnya, Puarman menjelaskan kondisi sungai saat ini, baik di hulu maupun hilir yang sudah rusak, akibatnya hal ini akan menjadi potensi ancaman banjir besar di kemudian hari.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kata Puarman, banjir besar yang dikenal dengan siklus lima tahunan, ke depan bisa menjadi tiga tahunan. Bahkan, dimungkinkan terjadi banjir tiap tahun dengan potensi volume sama dengan banjir siklus lima tahunan.

"Jika tidak ada upaya percepatan, kami khawatir tahun 2028 kami bisa tenggelam," ungkap Puarman.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar turut memperhatikan program ini.

"Kita minta ke Presiden anggaran normalisasi harus dimulai tahun ini. Kemudian, Presiden jangan pangkas anggaran yang berkaitan dengan program penangananan dan penanggulanan banjir," kata Puarman.

"Pak Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur kami minta normalisasi sungai dipercepat. Selesai tahun 2027. Harus tahun ini. Wajib tahun ini," dia menambahkan.