Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara dalam rapat kerja Komisi V DPR yang membahas soal efisiensi anggaran (Foto: Humas Kementrans)
JAKARTA - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara optimistis kementeriannya dapat memberikan kinerja yang terbaik demi menghadirkan kesejahteraan rakyat dalam pengembangan kawasan transmigrasi.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
"Kami tetap optimis dapat melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan," kata Mentrans.
"Bukan saja karena program transmigrasi menjadi bagian dari program prioritas nasional, yakni menyiapkan kantong-kantong pangan untuk mencapai swasembada pangan, meskipun anggaran terbatas, tidak akan membatasi upaya untuk menyukseskan program yang telah disusun," imbuh dia.
Secara keseluruhan, dia bilang, keterbatasan anggaran ini berdampak luas terhadap efektivitas program transmigrasi, baik dalam aspek, kelembagaan, infrastruktur, ekonomi, sosial, maupun legalisasi lahan.
Menurutnya, Kementrans telah mencoba yang terbaik untuk mereviu, memvalidasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru transmigrasi sejak dibentuk kembali pada Oktober 2024 lalu.
"Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia. Menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata dia.
Terkait dengan persoalan lahan dan status lahan di kawasan transmigrasi, ia bilang, Kementrans telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Kepala BIG untuk mendapatkan solusi terbaik.
Ia bilang, pihaknya membuat kesepakatan untuk mengatasi persoalan terkait lahan di kawasan transmigrasi dalam waktu satu hingga dua minggu ini.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengapresiasi program kerja Kementrans. Menurutnya, meskipun dengan anggaran sedikit, Kementrans tetap semangat menjalankan program pemerintah.
"Bangga dengan program-program kementerian transmigrasi yang saat ini memang sudah minim perhatian. Paradigma Baru Transmigrasi perlu diapresiasi dan kami DPR pasti mendukung program pemerintah dalam mengembangkan transmigrasi," kata Lasarus.
