JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) RUU Kelautan DPR RI menilai perlu ada regulasi khusus yang komprehensif mengenai keberadaan Indonesia Coast Guard.

“Idealnya Bakamla ini punya undang-undang sendiri. Kalau sekarang ini kan Bakamla nempel di Undang-Undang Kelautan. Kalau (persoalan) kelautan ya yang punya wilayah kewenangan terbesar ya Menteri Kelautan dan Perikanan,” ungkap Ketua Pansus RUU Kelautan Utut Adianto kepada Parlementaria seusai memimpin Rapat Kerja di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Sejalan dengan Utut, Wakil Ketua Pansus RUU Kelautan Slamet juga memandang hal yang sama, yakni perlunya regulasi khusus yang memang mengatur mengenai Indonesia Coast Guard ini.

Negara lain seperti Turki, jelasnya, telah memiliki regulasi mengenai coast guard ini sehingga kewenangan mengenai keamanan laut  tidak tumpang tindih.

“Kalau secara pandangan-pandangan kami (Pansus RUU Kelautan), harusnya ada undang-undang tersendiri terkait dengan coast guard ini. Jadi tidak nempel di Undang-undang Kelautan yang bicara tentang pemanfaatan laut dan sumber dayanya. Tetapi keamanannya dibicarakan tersendiri dalam suatu undang-undang,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Usulan mengenai keberadaan coast guard ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo melalui surat Nomor R-35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023. Hal ini diharapkan agar tidak ada lagi kesan dualisme coast guard di Indonesia, sehingga perlu penegasan posisi badan atau entitas baru sebagai Coast Guard Indonesia dalam Revisi Undang-undang Kelautan ini.

Kemudian untuk pemberian kewenangan coast guard kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga merupakan arahan Presiden sejak tahun 2014. Bakamla disiapkan sebagai embrio coast guard dan Menko Polhukam diberi penugasan untuk melakukan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, Menko Polhukam juga mengusulkan untuk adanya sinkronisasi antara RUU Kelautan dan RUU Pelayaran agar tidak terjadi tumpang tindih implementasinya ke depan.