JAKARTA - Hingga akhir April 2024, realisasi anggaran pemilu 2024 mencapai Rp27,5 triliun yang setara 71,9% dari pagu sebesar Rp38,3 triliun.

"Pada bulan ini belanja pemilu yang mencapai Rp27,5 triliun enggak terlalu berbeda jauh dari bulan yang lalu, karena ini juga masih persiapan nanti kita akan lihat dalam pelaksanaan Pilkada, (belanja pemilu) sekarang ini sudah 71,9% dari pagu atau Rp38,3 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (27/5/2024).

Sri Mulyani berharap pertanggungjawaban belanja sudah mulai disusun oleh pemakai anggaran, mengingat Pemilu telah selesai

"Untuk anggaran pemilu 2024 termasuk nanti di dalam pilkada yang sebagian atau cukup besar melalui dana APBD," katanya.

Dari realisasi belanja pemilu Rp27,5 triliun, penggunaannya terbagi untuk KPU dan Bawaslu sebesar Rp25,2 triliun.

Anggaran itu untuk operasional dan honorarium badan-pengawas Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan-pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, kebutuhan sarana IT pemilu, pengawasan logistik, sampai penanganan pelanggaran penetapan hasil Pemilu.

Kemudian melalui 14 K/L lain sebesar Rp2,3 triliun untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, hingga pemantauan persidangan perkara Pemilu.

Total dari 2022-2024, anggaran penyelenggaraan pemilu Rp71,3 triliun. Rinciannya yakni realisasi 2022 Rp3,1 triliun, realisasi sementara 2023 Rp29,9 triliun, dan alokasi 2024 Rp38,3 triliun.