JAKARTA - Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 disiapkan sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513,0 triliun.

“Anggaran perlinsos pada 2025 berkisar Rp496,9 triliun sampai dengan Rp513 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, anggaran itu rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.

Adapun langkah yang akan ditempuh di antaranya mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

Sementara target angka kemiskinan ditargetkan turun ke level 7 persen hingga 8 persen, dari data terakhir 9,36 persen pada 2023. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379-0,382.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 dipatok pada kisaran 4,5 persen hingga 5,0 persen.

Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sekitar 0,56. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113-115 dan 104-105.

KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.