WASHINGTON - Berikut adalah beberapa tonggak sejarah dalam hubungan Israel dengan Amerika Serikat, yang kini tegang akibat rencana pemerintah Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Rafah di Gaza selatan dan peringatan Presiden Joe Biden bahwa penjualan senjata AS akan dihentikan jika hal itu terjadi.

1948
Presiden Harry Truman menjadi pemimpin dunia pertama yang mengakui Israel yang baru didirikan.

1956
Marah dengan penaklukan Israel atas Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza dari Mesir dalam kampanye bersama Perancis dan Inggris, pemerintahan Presiden Dwight Eisenhower bersikeras melakukan penarikan Israel tanpa syarat dan mengancam akan menangguhkan bantuan keuangan penting AS kepada Israel kecuali negara tersebut menarik diri. Hal ini terjadi.

1967
AS mendukung Israel dalam perang bulan Juni dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Namun hubungan keduanya tergoncang oleh serangan Israel di perairan internasional terhadap Liberty, kapal mata-mata AS. Tiga puluh empat pelaut Amerika tewas dan 174 luka-luka. Israel meminta maaf, dengan mengatakan mereka telah salah mengira Liberty sebagai kapal Mesir.

1973
Presiden Richard Nixon mengirimkan perangkat keras militer ke Israel setelah Mesir dan Suriah, yang kehilangan wilayah dalam perang tahun 1967, melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada hari suci Yahudi Yom Kippur.

1975
Pemerintahan Presiden AS Gerald Ford mengancam akan meninjau kembali hubungan dengan Israel kecuali negara tersebut menandatangani perjanjian “pelepasan diri” dengan Mesir untuk menarik diri dari semenanjung Sinai, yang direbut pada tahun 1967.

1979
Presiden Jimmy Carter menjadi tuan rumah penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Mesir, yang diakhiri dalam pembicaraan di Camp David. Israel akhirnya menarik diri dari semenanjung Sinai.

1981
AS mengutuk pemboman Israel terhadap reaktor nuklir Osirak Irak.

1982
Presiden Ronald Reagan mengungkapkan apa yang disebut juru bicaranya sebagai "kemarahan" kepada Perdana Menteri Israel Menachem Begin atas serangan bom Israel di Beirut selama perang di Lebanon, dan menekannya untuk melakukan gencatan senjata.
Reagan memberlakukan larangan enam tahun terhadap penjualan bom curah ke Israel setelah penyelidikan Kongres menemukan bahwa pasukan Israel telah menggunakan senjata tersebut di wilayah berpenduduk padat di Lebanon.

1990
Menteri Luar Negeri James Baker mengatakan AS semakin bosan dengan kelambanan Israel dalam perundingan perdamaian dengan Palestina dan menyebutkan nomor telepon Gedung Putih, mendesak kedua belah pihak "untuk menghubungi kami jika Anda serius mengenai perdamaian".

1991
Presiden George Bush Sr. mendorong Israel untuk tidak terlibat dalam Perang Teluk pertama, karena khawatir bahwa serangan Israel ke Irak akan menyebabkan perpecahan koalisi pimpinan AS.
Washington menahan jaminan pinjaman senilai $10 miliar yang diminta Israel untuk menyerap imigrasi Yahudi Soviet, sehingga menambah tekanan pada Perdana Menteri Yitzhak Shamir untuk menghadiri konferensi perdamaian di Madrid. Bush mengatakan dia tidak akan memberikan jaminan kecuali Israel membekukan pembangunan permukiman di wilayah yang direbutnya pada perang tahun 1967.

1992
Bush menyetujui permintaan jaminan pinjaman Israel setelah Perdana Menteri Yitzhak Rabin menawarkan pembatasan terbatas terhadap pembangunan pemukiman.

1993
Presiden Bill Clinton menjadi tuan rumah jabat tangan antara Rabin dan pemimpin Palestina Yasser Arafat pada penandatanganan Deklarasi Prinsip-prinsip pemerintahan mandiri sementara Palestina.

1998
Clinton menjadi tuan rumah pertemuan puncak antara Arafat dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Sungai Wye, Maryland. Netanyahu setuju untuk menyerahkan lebih banyak tanah yang diduduki kepada pemerintahan mandiri Palestina.

2003
Presiden George W. Bush mengumumkan rencana perdamaian "peta jalan", tiga tahun setelah dimulainya pemberontakan Palestina, menetapkan garis besar untuk mengakhiri kekerasan dan kembali ke perundingan kenegaraan.

2004
Bush mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Ariel Sharon bahwa “pusat populasi besar Israel yang ada” – yang secara tidak langsung mengacu pada daerah kantong pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki – menjadikan “tidak realistis” untuk mengharapkan Israel kembali ke garis gencatan senjata yang ditetapkan pada tahun 1949.

2009
Bush mengatakan kepada parlemen Israel bahwa ikatan yang tidak dapat diputuskan antara Israel dan AS lebih dalam dari perjanjian apa pun dan didasarkan pada keterkaitan dengan Alkitab.

2010
Israel mengumumkan pembangunan lebih banyak rumah pemukim di sekitar Yerusalem selama kunjungan wakil presiden Presiden Barack Obama, Joe Biden. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyebut tindakan tersebut “menghina”.

2011
Netanyahu memberi ceramah kepada Obama di Ruang Oval Gedung Putih beberapa hari setelah Obama menyatakan secara terbuka bahwa "perbatasan antara Israel dan Palestina harus didasarkan pada garis tahun 1967".

2015
Obama mengatakan masyarakat internasional tidak percaya bahwa Israel serius mengenai solusi dua negara.

2016
Obama, pada minggu-minggu terakhir masa jabatannya, mengizinkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam pembangunan permukiman Israel untuk diadopsi dengan tidak memveto AS. Hal ini mematahkan sejarah AS yang melindungi Israel di PBB.

2017
Bertentangan dengan kebijakan Amerika selama beberapa dekade, Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kedutaan Besar AS yang baru dibuka di sana pada tahun 2018.

2019
Pemerintahan Trump mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, wilayah yang direbut dari Suriah dalam perang tahun 1967. AS adalah satu-satunya negara yang melakukan hal ini.

2023
7 Oktober - Presiden AS Joe Biden menawarkan Israel "semua sarana dukungan yang sesuai" setelah kelompok militan Palestina Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober terhadap Israel dari Gaza, dan memperingatkan "pihak mana pun yang memusuhi Israel" untuk tidak mengambil keuntungan.

12 Desember - Biden memperingatkan Israel bahwa mereka kehilangan dukungan internasional karena pemboman "tanpa pandang bulu" terhadap warga sipil Gaza dalam perang melawan militan Hamas.

2024
8 Februari - Biden mengatakan dia mengupayakan "jeda berkelanjutan dalam pertempuran" dan bahwa respons militer Israel di Gaza "berlebihan".

11 Februari - Biden mengatakan kepada Netanyahu bahwa Israel tidak boleh melancarkan operasi militer di kota Rafah paling selatan di Gaza tanpa rencana yang kredibel untuk menjamin keselamatan sekitar 1 juta orang yang berlindung di sana.

12 Maret - Netanyahu mengatakan Israel akan melanjutkan kampanye militernya ke Rafah.

8 Mei - Presiden Joe Biden secara terbuka memperingatkan Israel untuk pertama kalinya bahwa AS akan berhenti memasok senjata jika pasukan Israel melakukan invasi besar-besaran ke Rafah.

9 Mei - Israel mengerahkan tank massal di dekat kawasan pembangunan di Rafah.