JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) akan bekerjasama meningkatkan edukasi politik bagi perempuan.

"Baik melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Focus Group Discussion, dan berbagai kegiatan lainnya. Hal ini untuk mendukung kemajuan peran perempuan dalam perpolitikan Indonesia," ujar Bamsoet usai menerima DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), di Jakarta, Senin (6/5).

KPPI juga concern menyuarakan pentingnya perbaikan sistem politik dalam penyelenggaraan Pemilu agar senantiasa sesuai jati diri bangsa yang bebas dari politik uang dan berbagai pelanggaran lainnya.

Serta pentingnya partai politik mereformasi diri agar senantiasa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

"Kritik terhadap sistem Pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak sudah banyak disuarakan, baik oleh akademisi hingga praktisi politik itu sendiri. Tidak heran jika kini mulai disuarakan kembali penerapan sistem proporsional tertutup," ujar Bamsoet.

Sebetulnya di luar sistem proporsional terbuka atau tertutup, sambung Bamsoet, ada satu alternatif lain yakni campuran terbuka dengan tertutup.

"Jika bisa dielaborasi lebih jauh melibatkan para aktifis, akademisi serta praktisi, sistem campuran terbuka dan tertutup ini bisa menjadi solusi dalam mewujudkan Pemilu demokratis yang tetap menguatkan fungsi partai politik sekaligus tetap membuat Caleg dekat dengan rakyat," ujarnya.

Bamsoet menjelaskan, sejauh ini, peran perempuan dalam politik memang sudah meningkat, namun potensinya masih sangat besar untuk terus ditingkatkan.

Kajian Perludem memperkirakan, Pemilu 2024 memberikan hasil signifikan bagi perempuan. Jumlah sementara perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI meningkat dari 20,5 persen pada Pemilu 2019 menjadi 22,1 persen pada Pemilu 2024.

"Jumlah perempuan di DPR diprediksi mencapai 128 orang, dari sebelumnya 118 orang. Jumlah tersebut masih harus menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Namun angkanya diprediksi tidak akan terlalu turun signifikan."

"Peningkatan keterpilihan perempuan dalam Pemilu 2024, walaupun belum seperti yang diharapkan, namun telah membuktikan bahwa keberpihakan terhadap perempuan sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu telah memberikan hasil signifikan," kata Bamsoet.

Ia menerangkan, di balik fakta meningkatnya keterpilihan perempuan di DPR RI, tetap tidak bisa menutup mata terhadap berbagai sengkarut penyelenggaraan Pemilu 2024 yang masih banyak merugikan perempuan.

Selain masih maraknya politik uang, hasil kajian Netgrit terhadap daftar calon tetap DPR RI menunjukan masih adanya partai politik yang belum memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di semua daerah pemilihan.

"Jikapun kuota perempuan terpenuhi, rata-rata Caleg perempuan tidak mendapatkan nomor urut 1. Sistem pemilu memang menggunakan proporsional terbuka suara terbanyak, namun posisi nomor urut 1 tetap memiliki privilege tersendiri didalam masyarakat," ujar Bamsoet.