PORT-AU-PRINCE - Lebih dari 53.000 orang meninggalkan ibu kota Haiti hanya dalam tiga minggu pada bulan Maret ketika konflik antara geng-geng bersenjata yang kuat mendatangkan malapetaka bagi warga sipil. Sebagian besar negara tidak hadir dan politisi belum menemukan jalan keluar dari kekacauan.

Puluhan ribu orang meninggalkan wilayah metropolitan Port-au-Prince antara tanggal 8 dan 27 Maret, menurut perkiraan PBB yang dirilis pada hari Selasa, dengan kekerasan kembali berkobar selama akhir pekan Paskah dan awal bulan April.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mengatakan pada hari Selasa bahwa skala pelanggaran hak asasi manusia terjadi “belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Haiti,” termasuk pembunuhan, penculikan dan kekerasan seksual. Konflik juga menghalangi pengangkutan barang-barang penting dan bantuan kemanusiaan ke ibu kota.

Menurut PBB, banyak dari pengungsi tersebut melakukan perjalanan menuju semenanjung selatan negara itu, yang masih dalam tahap pemulihan setelah gempa bumi dahsyat pada tahun 2021. Hampir tujuh dari 10 orang yang meninggalkan ibu kota pada bulan Maret telah mengungsi akibat kekerasan geng, katanya.

Ketika negara-negara terdekat memperketat perbatasan maritim mereka, hanya 4% yang mengatakan mereka ingin beremigrasi, sebagian besar ke Republik Dominika, yang berbagi pulau Hispaniola dengan Haiti. Namun pemerintah Republik Dominika yang waspada telah meningkatkan keamanan perbatasan, mengecualikan kamp pengungsi di wilayahnya, dan mendeportasi puluhan ribu orang kembali melintasi perbatasan.

Aliansi geng-geng yang kuat berusaha untuk mengambil alih bagian-bagian ibu kota yang belum mereka kendalikan dan telah menyatakan “perang” terhadap pemerintah de facto, yang perdana menterinya mengumumkan pengunduran dirinya pada 11 Maret ketika terdampar di Amerika Serikat.

Perdana Menteri Ariel Henry pada awalnya diperkirakan akan diganti dalam beberapa hari setelah pengumuman tersebut, dengan dewan presidensial transisi yang dibentuk oleh perwakilan partai politik dan kelompok masyarakat sipil yang diusulkan oleh para pemimpin regional di Jamaika.

Namun tiga minggu kemudian, pelantikan dewan tersebut belum dilakukan di tengah pertikaian antar faksi, ancaman, dan pengunduran diri.

Pada hari Minggu, anggota militer Haiti dan lebih dari 50 asosiasi sipil menandatangani deklarasi yang menyerukan metode transisi alternatif yang tercantum dalam konstitusi. Hal ini berarti hakim dari Mahkamah Agung Haiti ditunjuk sebagai presiden sementara, yang kemudian akan menunjuk seorang perdana menteri untuk membentuk pemerintahan.

Para penentangnya mengatakan gagasan itu adalah manuver sekutu Henry. Sebagian besar hakim pengadilan diangkat setahun yang lalu oleh Henry, yang dianggap korup oleh banyak warga Haiti.

Pada hari Senin, pemerintah de facto Haiti mengeluarkan pernyataan langka yang mengatakan bahwa para pemimpinnya sedang mengupayakan peralihan kekuasaan secara damai ke dewan kepresidenan "secepat mungkin".