NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat menolak resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan kesepakatan penyanderaan Israel-Hamas setelah Rusia dan Tiongkok atau China memveto tindakan yang diusulkan oleh Amerika Serikat.

Resolusi tersebut, dimana Aljazair juga memilih tidak dan Guyana abstain, menyerukan gencatan senjata segera dan berkelanjutan yang berlangsung sekitar enam minggu yang akan melindungi warga sipil dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Sebelas dari 15 anggota dewan menyetujui resolusi tersebut, namun veto Rusia dan Tiongkok menghentikan pengesahan resolusi tersebut.

Dewan akan bertemu pada pukul 10 pagi EDT (14.00 GMT) pada hari Sabtu untuk melakukan pemungutan suara mengenai resolusi alternatif yang dirancang oleh anggota terpilih Dewan Keamanan, kata para diplomat.

Resolusi tersebut, yang salinan rancangannya telah dilihat oleh Reuters, menuntut gencatan senjata segera pada bulan suci Ramadhan saat ini, pembebasan semua sandera dan perluasan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Rancangan tersebut tidak mencakup ketentuan yang mendukung upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk menjamin gencatan senjata – yang merupakan salah satu elemen resolusi AS. Washington telah bekerja sama dengan Qatar dan Mesir untuk mencoba menjadi perantara kesepakatan.

Hari Jumat ini adalah pertama kalinya Washington mendukung teks yang muncul dalam pemungutan suara dengan kata "gencatan senjata" di dalamnya selama perang di Gaza, yang mencerminkan sikap tegas pemerintahan Biden terhadap Israel.

Pada awal perang yang telah berlangsung selama lima bulan, AS menolak kata-kata gencatan senjata dan memveto tindakan-tindakan yang mencakup seruan untuk segera melakukan gencatan senjata.

“Mayoritas anggota dewan mendukung resolusi ini, namun sayangnya Rusia dan Tiongkok memutuskan untuk menggunakan hak vetonya,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada Dewan Keamanan.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan resolusi yang dipimpin AS itu "sangat dipolitisasi". Rusia menilai AS memberi lampu hijau efektif bagi Israel untuk melancarkan operasi militer di Rafah

Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun, mengkritik rancangan undang-undang yang diusulkan AS karena tidak secara jelas menyatakan penolakannya terhadap rencana operasi militer Israel di Rafah, yang menurutnya dapat menimbulkan konsekuensi yang parah.