• Bisnis

Neraca Pembayaran RI Surplus 6,3 Miliar Dolar di 2023

Budi Wiryawan | Kamis, 22/02/2024 22:45 WIB
Neraca Pembayaran RI Surplus 6,3 Miliar Dolar di 2023 Bank Indonesia

JAKARTA - Sepanjang 2023, Neraca pembayaran Indonesia (NPI) surplus sebesar 6,3 miliar dolar AS.

Raihan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatat surplus 4 miliar dolar AS, terutama didukung kuatnya kinerja transaksi modal dan finansial.

"Perkembangan NPI secara keseluruhan tahun 2023 menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono di Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Transaksi berjalan tahun 2023 mencatat defisit yang terkendali sebesar 1,6 miliar dolar AS atau 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), setelah membukukan surplus sebesar 13,2 miliar dolar AS atau 1 persen dari PDB pada 2022.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang, seiring kondisi perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas, serta permintaan domestik yang kuat," ujar Erwin.

Di sisi lain, defisit neraca jasa berkurang sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara seiring pemulihan sektor pariwisata yang terus berlangsung.

Transaksi modal dan finansial tahun 2023 mencatat perbaikan signifikan dengan membukukan surplus 8,7 miliar dolar AS, dibandingkan dengan defisit 8,7 miliar dolar AS pada 2022, ditopang oleh surplus investasi langsung dan investasi portofolio di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2023 naik mencapai 146,4 miliar dolar AS dari 137,2 miliar dolar AS pada akhir Desember 2022.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.(ant)

FOLLOW US