Banda Aceh, Jurnas.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berjanji bakal perjuangkan agar dana otonomi khusus (otsus) Aceh dapat berlanjut dalam upaya mempercepat pembangunan di provinsi ini.

"Sebagai Ketua Umum Partai NasDem dan juga anak Aceh, saya akan memperjuangkan agar dana Otsus Aceh yang akan berakhir dapat diperpanjang kembali," katanya, di Banda Aceh, Jumat (22/2/2020).

Surya Paloh menilai pembangunan dengan dana otonomi khusus belum berdampak signifikan dalam pembangunan di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.

"Saya tidak mau menghitung menggunakan matematis, tapi akan melakukan pendekatan emosional agar dana ini dapat diperpanjang, sehingga pembangunan Aceh dapat terus berlanjut," kata Surya Paloh.

Menurut dia, dengan adanya fasilitas dana tersebut sudah seharusnya Aceh dapat terus bangkit dan mempercepat pembangunan sehingga tidak tertinggal dengan provinsi lainnya di Tanah Air.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dana dana otonomi khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarannya setara dengan dua persen plafon dana alokasi umum nasional, dan untuk tahun ke-16 sampai dengan tahun ke-20 yang besarnya setara dengan satu persen plafon dana alokasi umum nasional.

Ia mengakui jika tanpa fasilitas tersebut Aceh akan sulit untuk membangun, karena itu dirinya akan memperjuangkan agar pemerintah dapat memperpanjang masa dana otonomi khusus yang diterima provinsi berpenduduk lima juta jiwa itu.

Dalam kunjungan ke Aceh, Surya Paloh yang juga akan hadir dalam kegiatan Kenduri Kebangsaan diselenggarakan Yayasan Sukma Bangsa bersama Forbes anggota DPR-DPD RI asal Aceh, dirinya turut didampingi pengurus DPP partai di antaranya Wakil Ketua Umum Ahmad M Ali, Sekjen Johnny G Plate yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika RI.

Selanjutnya Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Bendahara Umum Ahmad Syahroni, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Prananda Surya Paloh, Gubernur Sultra Ali Mazi, Gubernur NTT Victor Laiskodat, dan Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene.