Alhamdulillah DKI Jakarta mendapatkan `award` antikorupsi
menuntut Lembaga Anti Rasuah untuk mengusut tuntas dugaan gratifikasi terhadap puluhan anggota DPRD Kabupaten periode 2014-2019.
Dengan pelimpahan ini, penahanan keduanya menjadi kewenangan JPU selama 20 hari terhitung sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 19 April 2021
Kuasa hukum Heru Hidayat, Kresna Hutahuruk pun bereaksi dan membantah, jika aset tersebut bukanlah milik kliennya, namun milik PT Inti Kapuas.
Kedua terdakwa, yakni Muhammad Irwandi Ramud selaku Sekretaris KIP dan Dikky Suprapto.
Langkah-langkah preventif di atas, belum menurunkan tingkat korupsi secara signifikan.
Ada informasi dari Yogas ada pengurangan paket 200 ribu menjadi 175 ribu paket.
KPK telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka sejak Desember 2015. Namun ia baru ditahan 5 tahun berselang, tepatnya pada 26 Maret 2021
KPK menyebut sumber uang tersebut juga masih diduga dari para vendor yang menjadi pelaksana pengadaan bansos.
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp7,7 miliar.
Dalam APBD Kabupaten Buleleng, Bali Tahun 2014 sampai dengan saat ini terdapat anggaran Sewa Rumah untuk Jabatan Sekda Kabupaten Buleleng.
Penyidik telah melakukan penyitaan fisik kapal dan pemasangan tanda atau plang terhadap 13 (tiga belas) kapal milik PT. Jelajah Bahari Utama
Penyidik Kejagung menyita 411 bidang tanah dengan luas 3.090.000 M2 yang terletak di Kabupaten Lebak
Tim penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung.
Penegakkan hukum yang merupakan salah satu agenda prioritas dalam masa kepemimpinan pemerintahan saat ini.
Djoko Tjandra terbukti telah menyuap dua jenderal polisi untuk menghapus namanya dari daftar pencarian orang (DPO)
Barang bukti tersebut mulai jam tangan, mobil mewah, tanah, hingga tambang nikel
Aset tersangka yang telah disita tersebut akan dihitung sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara.
Melalui perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan baik internal maupun eksternal yang efektif dan efisien.
