katakini.com

DPR dan Pemerintah Sepakat Defisit APBN 2023 di Sebesar 2,85 Persen

Postur makro fiskal 2023 dengan nilai pendapatan negara Rp2.266,7 triliun hingga Rp2.510,4 triliun atau setara 11,19-12,24 persen PDB dari sumber penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. 

Anggota Banggar Pertanyakan Alokasi Dana Abadi Pesantren Tak Ada di APBN 2022

Dalam paparan Menkeu Sri Mulyani di hadapan Banggar DPR RI, outlook APBN 2022 diperkirakan mencapai Rp2.266,2 triliun, atau lebih tinggi 46,2 persen dari asumsi awal APBN 2022 sebesar Rp1.846 triliun.

Banggar DPR Setuju Revisi APBN 2022 Jadi Rp3.106 Triliun

Perubahan postur APBN ini karena dipengaruhi oleh naiknya harga minyak mentah dunia.

Sri Mulyani: Ada Tambahan Pendapatan Negara Rp420,1 Triliun

Secara terperinci, tambahan pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan Rp274 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp146,1 triliun.

Syarief Hasan Kritisi Rencana Utang Luar Negeri Untuk Pembiayaan Kereta Cepat

Proposal yang pernah diajukan Jepang dan ditolak Indonesia karena dianggap kemahalan ternyata masih jauh di bawah biaya pembengkakan pembangunan kereta cepat yang terjadi hari ini."

Pemerintah Terbitkan PP Perpajakan dan PNBP di Sektor Batubara

Pemerintah secara konsisten mendorong agar APBN lebih sehat sehingga efektif untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

HIPMI Akan Kampanyekan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Peran serta HIPMI adalah meningkatkan jumlah pengusaha-pengusaha muda di Indonesia, sehingga produk-produknya bisa dimasukkan ke dalam e-katalog.

Hanya 20 Persen dari APBN, Begini Penjelasan Jokowi Soal Anggaran IKN

Sebanyak 20 persen anggaran IKN yang berasal dari APBN ditujukan untuk membangun kawasan inti pemerintahan, seperti Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian/lembaga.

RUU IKN Resmi Menjadi Undang-Undang

Sri Mulyani: Utang Untuk Perawatan Covid-19 Tahun 2021 Rp23 Triliun

Kenaikan kasus Covid-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara karena untuk biaya perawatan pasien Covid-19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun.

Junimart Girsang: IKN Tidak Membebani APBN

Junimart menjelaskan penggunaan APBN itu nanti sifatnya hanya perbantuan dan menjadi tugas pemerintah.

Menkeu : Pendapatan Negara Capai 18,2 Persen

Penerimaan pajak berhasil tumbuh dari kontraksi 18,8 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya dan penerimaan bea cukai berhasil tumbuh tinggi setelah sebelumnya hanya 5,5 persen

Realisasi Pendapatan Negara Sebesar Rp1.354,8 Triliun pada Akhir September 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pendapatan tersebut tumbuh 16,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2020 yaitu sebesar Rp1.160 triliun yang turun 13,6 persen dari September 2019.

Dibanding Tahun Lalu, Defisit APBN 2021 Turun 33,7 Persen

Angka ini lebih rendah dibanding defisit tahun lalu.

KCIC Akan Dibiayai APBN, Syarief Hasan: Dari Awal Memang Tidak Terencana Dengan Baik

Syarief Hasan menyebut, Pemerintah harusnya menepati janjinya untuk tidak menggunakan APBN.

Kemenkeu perkirakan defisit APBN 2021 di bawah target 5,7 persen

Penyumbang Dana ke APBN Bukan Hanya Papua

Jangan berpikir bahwa Papua itu hanyalah untuk mengeruk keuntungan semata. Papua dalah bagian dari NKRI dan yang tidak bisa dipisahkan

Kelanjutan Ibu Kota Negara Baru, Teras Narang: Kita Belum Siap

Sementara anggaran negara tersedot untuk membayar bunga hutang mencapai Rp773,3 triliun. Angka itu kemungkinan akan terus melejit sampai pada 2022 dan, kemungkinan pemerintah akan menambah hutang lagi sekitar Rp1.000 triliun.

Dana Bantuan IMF, Syarief Hasan: Kita Tidak Perlu Tambah Utang Baru

Ini jelas sebuah anomali, bahkan kebijakan yang tidak tepat arah. Jika memang pemerintah cukup percaya diri dengan kinerja perekonomian, harusnya tidak perlu menambah utang baru

Melalui Cara Ini, Pemerintah Sehatkan APBN

Selain mendorong penerimaan pajak, cara lain untuk menyehatkan APBN adalah dengan memperbaiki kualitas belanja baik pusat maupun daerah.