JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong ketahanan, yang berbasis kemandirian dan kedaulatan pangan.

Hal tersebut tecermin melalui peningkatan produksi dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Selaras dengan semangat UU (Undang-Undang) Pangan,  kita inginkan ketahanan pangan berbasis kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena itu, nomor satu produksi dalam negeri harus kita dorong, sehingga stok dapat kita tingkatkan dan secara perlahan kita mampu mengurangi importasi," kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam Business Forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia 2023, di Jakarta, Kamis (07/12/2023).

Sebagaimana diketahui, tren impor beberapa komoditas pangan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menunjukkan adanya penurunan volume, terkecuali beras. Volume impor kedelai pada 2020 tercatat 2,47 juta ton, sementara 2022 menurun menjadi 2,32 juta ton. Impor bawang putih pada 2020 tercatat 594 ribu ton dan pada 2022 mulai menurun menjadi 575 ribu ton.

Demi mengurangi pengadaan beras asal luar negeri, Arief mengapresiasi upaya percepatan produksi pangan yang digencarkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Gerakan Nasional (Gernas) Tambah Tanam Padi seluas 586 ribu hektar hingga akhir tahun 2023 dengan berfokus pada 10 provinsi sentra produksi padi.

"Percepatan produksi dari Kementan kita apresiasi dan tentunya kita harapkan dengan langkah tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional dan importasi perlahan dapat dikurangi," ujarnya.

Dengan produksi yang memadai tersebut, Badan Pangan Nasional dapat memastikan pemenuhan stok pangan nasional berbasis produksi dalam negeri. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) 125 tahun 2021 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, Presiden Joko Widodo meminta adanya penguatan stok  cadangan pangan untuk beberapa komoditas pangan pokok strategis antara lain beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan daging ayam. 

"Sesuai payung regulasi tersebut, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan BUMN pangan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah dengan berperan sebagai offtaker hasil produksi petani. Kemudian stok level dari masing-masing komoditas pangan pokok strategis tersebut harus ditingkatkan untuk digunakan sebagai intervensi stabilisasi pangan," urai Arief.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 5 Desember 2023 berada di angka 1,5 juta ton yang terus digunakan untuk intervensi stabilisasi melalui operasi pasar dan pemberian bantuan pangan beras.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Perum Bulog terus melakukan penyaluran bantuan pangan beras sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional. Penyaluran yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini diberikan kepada lebih dari 21,3  juta KPM di seluruh Indonesia dengan volume beras 10 kg per KPM. Adapun progres penyaluran beras secara akumulatif dari September hingga Desember 2023 telah mencapai 630 ribu ton atau 73 persen dari total target penyaluran sebesar 853 ribu ton.