JAKARTA - Emir Qatar telah meminta masyarakat internasional untuk menahan Israel dalam perjuangannya melawan Hamas, dengan mengatakan bahwa pasukan Israel tidak boleh diberi lampu hijau untuk melakukan pembunuhan tanpa syarat di Jalur Gaza yang terkepung.

Dalam pidato pembukaannya di sidang tahunan Dewan Syura pada hari Selasa (24/10/2023), Syekh Tamim bin Hamad Al Thani juga mengatakan perang yang terus berlanjut merupakan eskalasi berbahaya yang mengancam wilayah tersebut.

“Kami mengatakan cukup sudah cukup,” katanya.

“Tidak dapat dipertahankan bagi Israel untuk diberikan lampu hijau tanpa syarat dan kebebasan untuk melakukan pembunuhan, juga tidak dapat dipertahankan untuk terus mengabaikan realitas pendudukan, pengepungan dan pemukiman.”

Emir kemudian mengutuk kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah di kedua belah pihak, namun juga menyalahkan komunitas internasional atas “standar ganda” dan “bertindak seolah-olah kehidupan anak-anak Palestina tidak layak untuk diperhitungkan, seolah-olah mereka tidak berwajah atau tidak bernama” .

Komentar terbaru Sheikh Tamim mengenai konflik tersebut muncul lebih dari dua minggu setelah Israel melancarkan kampanye serangan udara yang menghancurkan di Gaza setelah pejuang Hamas melakukan serangan mendadak di Israel selatan.

Lebih dari 1.400 orang tewas dalam serangan Hamas, sebagian besar warga sipil, menurut otoritas Israel. Israel sejak itu membombardir Gaza tanpa henti, menewaskan lebih dari 5.000 orang, 40 persen di antaranya adalah anak-anak, menurut para pejabat Palestina.

Mereka juga memberlakukan “pengepungan total” terhadap wilayah tersebut, memotong pasokan makanan, air dan bahan bakar.

“Di zaman kita, tidak boleh dibiarkan menggunakan penghentian pasokan air dan pencegahan obat-obatan dan makanan sebagai senjata terhadap seluruh penduduk,” kata Emir Qatar, seraya menyerukan diakhirinya perang yang “telah melampaui batas”.

Pada hari Senin, Hamas mengatakan mereka telah membebaskan dua sandera yang dibawa ke Jalur Gaza dari Israel karena alasan “kemanusiaan yang mendesak” setelah melalui mediasi oleh Qatar dan Mesir. (*)