ISLAMABAD - Pengadilan tinggi Pakistan pada Senin memutuskan bahwa pengadilan militer terhadap warga sipil tidak konstitusional, sebuah keringanan bagi puluhan orang yang diadili karena menggeledah instalasi militer selama protes pada bulan Mei setelah penangkapan mantan Perdana Menteri Imran Khan.

Pemerintah mengatakan akan menggunakan pengadilan militer untuk mengadili para tersangka, sehingga memicu kekhawatiran akan proses yang adil.

Namun Mahkamah Agung, dalam waktu singkat, menyatakan bahwa proses hukum berdasarkan Undang-Undang Angkatan Darat tidak akan mempunyai dampak hukum, dan persidangan terhadap sekitar 103 orang akan dipindahkan ke pengadilan pidana sipil.

Para tersangka telah ditahan sejak Mei.

Pemohon Aitzaz Ahsan, seorang pengacara terkemuka dan mantan menteri, mengatakan kepada media di luar pengadilan bahwa keputusannya merupakan kemenangan bagi demokrasi.

Ratusan pendukung Khan menyerbu instalasi militer dan pemerintah, dan bahkan membakar rumah seorang jenderal, menyusul penangkapan singkat mantan perdana menteri tersebut oleh tentara paramiliter. Khan menuduh militer berada di balik upaya pembunuhannya.

Pihak militer membantah hal tersebut, dan mengatakan bahwa serangan terhadap pangkalan mereka direncanakan dan diperintahkan oleh para pemimpin partai Khan untuk memicu kerusuhan politik dan memaksakan pemilihan umum dini.

Di tengah kecaman yang meluas di Pakistan dan luar negeri, beberapa pengacara mengatakan pengadilan militer tidak memiliki standar pembuktian dan proses yang sama dengan pengadilan biasa.

Undang-undang Angkatan Darat Pakistan tahun 1952 menetapkan pengadilan militer terutama untuk mengadili anggota militer atau musuh negara, dan pengadilan tersebut beroperasi di bawah sistem terpisah.

Keputusan untuk menggunakan pengadilan militer diambil oleh pemerintahan saingan Khan, Shehbaz Sharif, yang telah menyelesaikan masa jabatannya pada bulan Agustus dan diserahkan kepada pemerintah sementara yang akan mengawasi pemilu yang dijadwalkan pada bulan Januari.