JAKARTA – Majelis Permusyawaratana Rakyat (MPR) RI meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. MPR menilai, Sri Mulyani sangat tidak etis dan tidak cakap.

“Kami, atas nama Pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan. Kami anggap Menteri Keuangan tidak etik,  tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan,” kata Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/11/2021).

Fadel mengatakan, MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perlakuan yang wajar dari lembaga negara lainnya, termasuk dari Kementerian Keuangan.

Sebagai Wakil Ketua MPR yang menjadi koordinator anggaran, Fadel mengaku kecewa atas sikap Sri Mulyani yang berulang kali membatalkan secara sepihak pembahasan anggaran MPR RI.

“Kami di MPR kan 10 orang pimpinan. Dulu hanya 4 orang. Tetapi anggaran MPR bukannya bertambah, tetapi malah turun,” kata Fadel.

Permasalahan penuruan anggaran MPR ini menurut Fadel telah dikomunikasikan dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

“Lalu bicara dengan Menteri Keuangan, tapi dia acuhkan,” kata Fadel.

Terasa paling kecewa, lanjut Fadel, Pimpinan MPR mengatur rapat dengan Menteri Keuangan tetapi dibatalkan secara sepihak.

“Kita undang dia (Menteri Keuangan). Sudah atur waktu semuanya. Tiba tiba dia batalin. Dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin (lagi),” sesal Fadel.

“Jadi kami merasa kecewa, dengan berbagai sikap Menteri Keuangan,” ujarnya.

Kekecewaan lainnya, Sri Mulyani menjanjikan sosialisasi Empat Pilar MPR sebanyak 6 kali, ternyata dianggarkan hanya untuk 4 kali.

“Makanya kami minta agar Presiden memberhentikan, mencopot Menteri Keuangan karena tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang ada,” tegas Fadel.

Fadel mengaku, apa yang disampaikannya ini atas kesepakatan para pimpinan MPR RI dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya.