JAKARTA - Komite I DPD RI mengeluhkan ketersediaan akses broadband masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Belasan ribu desa atau kelurahan belum terjangkau internet 4G.

“Persoalan lain di daerah adalah terkait kecepatan internet yang masih rendah. Mengacu data Speedtest Global Index pada Januari 2020, secara nasional Indonesia memiliki kecepatan akses internet mobile broadband dengan kecepatan download rata-rata pada peringkat 120 dunia,” ucap Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Jonny G Plate di Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Senator asal Aceh itu juga menyoroti terkait maraknya kebocoran data.

Menurutnya dalam setahun ini telah menunjukkan minimnya upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi yang bisa menjadi bencana negara.

“Ini hak privasi seseorang telah dilanggar, mengingat data yang diperjualbelikan atau dicuri tersebut sangat sensitif,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Muhammad Nuh mengkhawatirkan beredarnya situs pornografi dan penyebaran isu hoax yang masif di dunia maya.

Ia menilai bahwa kurang kontrol dari pemerintah dalam menyikapi hal ini sehingga sangat meresahkan bagi generasi muda.

“Pemerintah memang sudah ada penghapusan situs tapi terkadang prosesnya lama. Kita tahu situs pornografi sangat mudah di akses, sehingga hal itu mengkhawatirkan bagi generasi muda kita. Apalagi isu hoax atau penistaan agama yang marak di dunia maya,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Selatan Jialyka Maharani juga mengkhawatirkan kebocoran data dari ecommerce.

“Sekarang banyak sekali adanya paket bodong, mungkin disebabkan dari kebocoran data ecommerce. Memang sepele, tapi jika dibiarkan akan menjadi perkara besar,” terangnya.

Sedangkan, Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Otopianus P Tebai menggeluhkan masih buruknya jaringan internet di Pupua.

Ia juga menyarankan agar pemerintah bekerjasama dengan kepala desa atau kepala dusun dalam pengontrolan tower BTS.

“Banyak sekali panel surya tower BTS di Papua yang hilang. Maka saya menyarankan agar pemerintah bisa menggandeng kepala desa atau kepala dusun,” harapnya.

Menteri Kominfo Johnny G Plate menjelaskan Road Map Indonesia Digital dibuat sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital.

Fokus utama tersebut yakni percepatan infrastruktur digital, mendorong adopsi teknologi, peningkatan talenta digital dan menyelesaikan regulasi pendukung yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat digital.

“Pola pembangunan tidak lagi dari hulu ke hilir di upstream, namun lebih ke pendekatan teritorial atau wilayah,” paparnya.