Katakini.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Badan Intelejen Negara (BIN) gagal mengawasi skandal buron kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko Tjandra.

Untuk itu ICW mendesak Presiden Joko Widodo memecat Kepala BIN Budi Gunawan.

"Presiden Joko Widodo harus segera memberhentikan Kepala BIN Budi Gunawan jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (29/7/2020).

Kurnia menyebut kinerja lembaga yang dipimpin oleh pria yang akrab disebut BG ini sangat tidak optimal dalam mengawasi buronan korupsi kelas kakap.

"Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal," kata Kurnia.

Bahkan, koruptor yang masih berkeliaran bukan hanya Djoko Tjandra. Berdasarkan catatan ICW sejak 1996 hingga 2020 terdapat 40 koruptor yang hingga kini masih buron. Lokasi yang teridentifikasi menjadi destinasi persembunyian koruptor diantaranya: New Guinea, Cina, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat dan Australia.

"Nilai kerugian akibat tindakan korupsi para buron tersebut pun terbilang fantastis, yakni sebesar Rp 55,8 triliun dan USD $ 105,5 juta," tegasnya.

Lebih spesifik, institusi penegak hukum yang belum mampu menangkap buronan koruptor antara lain: Kejaksaan (21 orang), Kepolisian (13 orang), dan KPK (6 orang).

"Berpegang pada pengalaman sebelumnya, BIN sempat memulangkan dua buronan kasus korupsi, yakni Totok Ari Prabowo, mantan Bupati Temanggung yang ditangkap di Kamboja pada tahun 2015 lalu dan Samadikun Hartono di Cina pada tahun 2016. Namun berbeda dengan kondisi saat ini, praktis di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, tidak satu pun buronan korupsi mampu dideteksi oleh BIN," tukasnya.