JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi capaian strategis sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, capaian tersebut merupakan indikator adanya peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional.

Kemudian, Abdul Kharis menilai capaian besar itu sebagai hasil dari konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis lainnya sebagai prioritas nasional. Sehingga arah pembangunan pangan semakin jelas dan terukur.

"Pemerintah bekerja dengan fokus, petani bergerak dengan semangat, dan hasilnya mulai kita rasakan. Ini adalah pijakan penting menuju kedaulatan pangan yang menjadi cita-cita bersama,” kata Abdul Kharis, dalam keterangan persnya, Jumat (14/11) seperti dikutip Jurnas.

Dia juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025, sebuah capaian bersejarah mengingat pada 2023–2024 impor beras mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

"Keberhasilan ini membawa dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, hingga lingkungan yang nyata dan signifikan," ungkapnya.

Selain itu, berdasarkan laporan resmi BPS, produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024.

Menurutnya, peningkatan itu merupakan hasil gotong royong petani serta keberpihakan kebijakan pemerintah dalam penyediaan sarana, akses teknologi, hingga perbaikan manajemen produksi.

Kemudian, indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.

“Kenaikan NTP ini adalah bukti bahwa kebijakan negara memberi ruang yang lebih baik bagi petani untuk tumbuh, berkembang, dan semakin kompetitif,” tandasnya.