YOGYAKARTA - Komisi V DPR RI kunjungi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BBPPMT) Yogyakarta Kamis (25/9/2025) untuk evaluasi progres, tantangan, serta arah kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, menyampaikan harapannya terkait berdirinya Kementerian Transmigrasi yang kini menjadi lembaga mandiri. Menurutnya, hal ini menjadi peluang agar program transmigrasi berjalan lebih baik dan mandiri dibandingkan sebelumnya yang masih satu atap dengan Kementerian Desa.

Robert juga mengapresiasi visi-misi Menteri Transmigrasi yang dinilai jelas dan sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa konsep transmigrasi kini telah berubah fokus menjadi pemberdayaan masyarakat.

"Dulu, transmigrasi sering dianggap sekadar pemindahan orang ke daerah lain dan kadang menjadi beban. Kini, dengan visi baru, sebelum diberangkatkan, para transmigran sudah diberikan pelatihan untuk memastikan mereka lebih siap," sambungnya.

Kawasan transmigrasi ke depan harus menjadi kawasan produktif yang mampu mengangkat potensi daerah dan tidak lagi menjadi perkampungan kumuh. Robert mengusulkan pembentukan badan atau koperasi pengelola kawasan transmigrasi agar menjadi aset bersama, bukan milik perorangan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurudin, menegaskan peran BBPPMT Yogyakarta sebagai pusat pelatihan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

BBPPMT Yogyakarta yang berdiri sejak 1979 memiliki luas 22.309 meter persegi dengan kebun pelatihan seluas 14.702 meter persegi.

"Balai ini merupakan salah satu dari empat balai utama yang mendukung pengembangan 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia," tandasnya.

Dalam momen itu, Kepala BBPPMT Yogyakarta, Tunggak Santoso, menyambut baik kunjungan ini sebagai momentum untuk perbaikan sarana dan prasarana.

Tiga poin utama hasil kunjungan tersebut, yaitu peningkatan pendampingan alumni transmigran melalui program Transmigran Penggerak yang akan mulai diinisiasi pada 2026, perbaikan sarana-prasarana balai yang sedang dilakukan bertahap dengan anggaran tambahan, serta harapan agar inovasi dan teknologi yang dikembangkan di BBPPMT dapat diterapkan langsung di kawasan transmigrasi.

"Program Transmigran Penggerak akan memberikan pelatihan selama tujuh hari bagi transmigran sukses agar mereka bisa menjadi motivator di daerah masing-masing. Ini sudah kami anggarkan secara awal dan akan kami tingkatkan dengan dukungan Komisi V," tandas Tunggak.