KAIRO - Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, yang negaranya merupakan mediator utama dalam upaya mengakhiri perang Gaza, mengatakan pada hari Sabtu bahwa penggusuran warga Palestina yang disebut sukarela adalah "omong kosong".

Israel sebelumnya meminta penduduk Kota Gaza untuk mengungsi ke selatan, karena pasukannya semakin maju ke wilayah perkotaan terbesar di wilayah kantong tersebut.

"Jika ada kelaparan buatan manusia (di Gaza), itu adalah untuk mengusir penduduk dari tanah mereka. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa ini adalah pengungsian sukarela," kata Abdelatty dalam konferensi pers bersama dengan komisaris jenderal badan PBB untuk pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung gagasan bahwa warga Palestina di Gaza harus diizinkan untuk pergi secara sukarela dan menyarankan agar negara-negara lain menerima mereka.

Kantor Netanyahu mengatakan pada hari Jumat bahwa ia telah berbicara tentang hak asasi manusia dasar setiap individu untuk memilih tempat tinggal mereka, terutama selama masa perang.

Menteri Mesir itu juga mengatakan ia telah berbicara dengan utusan khusus AS Steve Witkoff pada hari Jumat dan membahas upaya intensif untuk mengimplementasikan proposal gencatan senjata terbaru.

Ia menyalahkan Israel atas apa yang ia gambarkan sebagai sikap keras kepala Israel atas keterlambatan dalam mencapai gencatan senjata.

Pada bulan Agustus, Hamas menyetujui proposal gencatan senjata 60 hari dengan Israel yang mencakup pengembalian separuh sandera yang ditahan di Gaza dan pembebasan beberapa tahanan Palestina oleh Israel.

Sebuah sumber resmi Mesir mengatakan proposal yang diterima Hamas mencakup penangguhan operasi militer Israel selama 60 hari dan menguraikan kerangka kerja untuk kesepakatan komprehensif guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir dua tahun.

Beberapa hari kemudian, Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan segera melanjutkan negosiasi untuk pembebasan semua sandera yang ditahan di Gaza dan mengakhiri perang, tetapi dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Israel.

Pemerintah Israel mengatakan bahwa bangunan 14 lantai yang dikenal sebagai Menara Mushtaha sedang digunakan oleh Hamas.